oleh

Kuasa Hukum: Ijazah Ado Sah

MAMUJU – Tudingan ijazah palsu terhadap Ado Mas’ud dalam sengketa pemilihan di Pilkada Mamuju, tegas dibantah kuasa hukum terkait dalam hal ini Sutinah-Ado.

Ijazah yang digunakan dan dilampirkan Ado dalam persyaratan calon dan pencalonan adalah sah dan legal.

KPU dalam keputusannya menetapkan Sutinah-Ado sebagai paslon di Pilkada Mamuju, juga telah melalui dan memedomani UU, PKPU dan Juknis.

Permohonan pemohon dalam sengketa pemilihan terhadap keputusan KPU Mamuju tidak berdasar. Kabur, tidak jelas dan sumir.

Tuduhan cacat prosedur dalam penetapan Sutinah-Ado sebagai calon dan wakil calon bupati juga sudah dilaporkan sebagai pelanggaran administrasi.

Baca Juga: Ijazah Ado Kembali Disoal

Pemohon juga telah melaporkan hal yang sama ke sentra Gakkumdu Bawaslu Mamuju mengenai pelanggaran pasal 184 KUHP terkait dugaan ijazah palsu Ado Mas’ud. Bawaslu juga ditekankan telah melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan tersebut.

Hasilnya, dinyatakan laporan itu tdak dapat dibuktikan dan tidak terjadi pelanggaran administrasi.

Selain itu, pihak termohon juga mengaku telah melakukan konfirmasi langsung ke perguruan tinggi yang bersangkutan L2Dikti wilayah IX bahwa ijazah Ado, asli.

Olehnya, kuasa hukum terkait menganggap substansi yang disengketakan merupakan hal yang berulang dan sebelumnya sudah diputus oleh Bawaslu Mamuju. Putusan Bawaslu tersebut sudah sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Bagaimana mungkin Bawaslu memutuskan dua hal pokok substansi yang sama yang sebelumnya telah diputus lewat mekanisme lain. Apabila hal itu dilakukan berpotensi melanggar asas kepastian hukum,” kata kuasa hukum Pihak Terkait, Yusuf, kepada majelis musyawarah, Senin 5 Oktober.

Sehingga, lanjut Yusuf, Bawaslu harus menolak permohonan pemohon karena telah diuji dan bukan sebagai pelanggaran.

Selain itu apa yang menjadi tudingan pemohon yang menyatakan ijazah Ado tidak terdaftar di pangkalan data merupakan suatu hal kekeliruan.

Menurutnya, pangkalan data bukan suatu sistem pengujian keabsahan ijazah dan persyaratan administrasi ijazah.
Kuasa hukum pemohon, Irwin menegaskan jika bukan pihak pemohon yang melakukan pelaporan tapi perseorangan atas nama Faisal Laendre. Bukan dari pihak pemohon. Sehingga dinilai keliru jika dikatakan persoalan ini diulang.

“Jawaban tambahan dari terkait menyatakan ijazah Ado sudah dapat diakses dalam pangkalan data. Namun, saat mengajukan permohonan kami saat itu belum bisa diakses,” jelas Irwin.

Sementara itu, Kuasa Hukum termohon, Rahmat Idrus menegaskan, dalil permohonan pemohon telah dilakukan KPU Mamuju.

Semua mekanisme telah melalui tahapan verifikasi dan faktualisasi.

KPU kata dia, bahkan telah melakukan konfirmasi langsung ke kampus yang bersangkutan.

“Itu sudah semua ada berita acaranya. Semua telah dilakukan dan sesuai aturan perundang-undangan,” pungkas Rahmat. (m2/rul)

Komentar

News Feed