oleh

KPU Mamuju Yakin Gugatan Pemohon Ditolak Majelis

MAMUJU — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju optimis gugatan pemohon di Mahkamah Konstitusi (MK) ditolak majelis hakim konstitusi.

Optimisme itu didasari atas tahapan pelaksanaan Pilkada Mamuju 2020 telah dijalankan KPU Mamuju sesuai aturan dan regulasi.

“Kami selaku pihak termohon membantah segala dalil pemohon. Karena KPU Mamuju telah bekerja berdasarkan aturan yang ada dan segala jawaban yang kami sajikan disertai alat bukti,” kata Ketua KPU Mamuju Hamdan Dangkang.

Dalam sidang lanjutan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di MK, Kamis 4 Februari 2021, KPU Mamuju selaku pihak termohon menyampaikan jawaban atas setiap pokok perkara pemohon. Di waktu yang sama, Bawaslu Mamuju dan Pihak Terkait memberikan keterangannya.

KPU Mamuju, melalui kuasa hukumnya Chitto Cumbhardika memaparkan sejumlah poin dalam jawaban atas dalil pemohon.

Chitto menerangkan jika MK tidak berwenangan memeriksa, mengadili dan memutus pembatalan keputusan KPU Mamuju tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil Pilkada Mamuju tahun 2020.

“Bahwa selanjutnya pasal 156 ayat dua Undang-Undang pemilihan menyatakan, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat satu, adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih,” sebut Chitto, di hadapan majelis hakim konstitusi.

Chitto juga menyinggung dalil pemohon terkait dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh calon wakil bupati nomor urut satu, Ado Mas’ud.

“Bahwa pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa pasangan calon wakil bupati nomor urut satu atas nama Ado Mas’ud, S.Sos menggunakan ijazah sarjana palsu karena telah menggunakan NIM orang lain atas nama Eduardus Ando. Yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran administratif, bukanlah kewenangan MK dan diperkuat dengan andanya putusan dari Bawaslu mengenai permasalahan a quo dengan surat putusan Bawaslu Mamuju,” tuturnya.

Tentang tudingan lebih dari 11.000 pemilih dalam DPT yang disebut tidak sah, menurut Chitto, hal itu bukanlah kewenangan MK untuk memutuskan. Melainkan kewenangan Bawaslu dan tidak diajukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

“Bahwa dalil-dalil yang disampaikan pemohon sebagian besar adalah dugaan pelanggaran-pelanggaran administratif dan bukan merupakan pelanggaran oleh termohon yang mana bukanlah merupakan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah,” beber Chitto.

Sekadar diketahui, sidang perkara tersebut akan dilanjutkan pada 15 Februari mendatang. (ade)

Komentar

News Feed