oleh

Koreksi DAK Bagi Sekolah RB

MAMUJU – Pemerintah masih merumuskan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur terdampak gempa.

Perbaikan menjadi salah satu paparan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Kepala Dinas PUPR Sulbar, Muh. Aksan saat menemui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR di Jakarta, Senin lalu.

Koreksi DAK Bagi Sekolah RB

Kadis PUPR Sulbar menyebut, pusat mengarahkan agar pendidikan dan kesehatan serta gedung pemerintahan menjadi skala prioritas dalam rehab-rekon pasca bencana.

“Gedung pemerintahan ini dan sarana kesehatan dan pendidikan harus menjadi prioritas pertama,” sebut Aksan, Rabu 24 Februari.

Kementerian PUPR kata dua, bakal mendukung soal penganggaran bagi bangunan yang rusak berat.

“Misalnya SMA, SMK itu sementara dibicarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian PU, bagaimana penganggarannya apakah ada DAK khusus atau DAK ini direlokasi sebagiannya oleh Kementrian PU,” paparnya.

“Untuk madrasah, antara Kementerian PU dengan Kementerian Agama. Kita menunggu hasil koordinasi dari masing-masing Kementerian,” sambugn Aksan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar, Gufran Darma menyampaikan, sekolah rusak berat harus mengalihakan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan guna pengadaan sarana dan prasarana pebelajaran, bukan dalam bentuk fisik.

Dia mengaku sudah melakukan pendataan sejak tiga hari pascagempa 6,2 magnitudo, tanggal 15 Januari, lalu. Mulai dari tingkatan SMA/sederat, hingga tingkat SMP, SD, termasuk Madrasah Ibtidaiyah, Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah. Itu sebagai upaya percepatan pendataan di masa tanggap darurat.

Data per 15 Februari, sekolah terdampak terlapor 261 unit. Kewenangan provinsi, SMA/sederajat, di Mamuju 8 unit, Majene 19 unit, Mamasa 1 unit, dan Polman 2 unit.

Sekolah Rusak Berat; dua SLB, sembilan SMK, delapan SMA. Sekolah Rusak Berat di kerjakan oleh Kementerian PUPR.

Sedang sekolah rusak ringan dan rusak sedang diserahkan ke dana konsentrasi dari Kemendikbud, termasuk menggunakan DAK Pendidikan untuk penunjang pembelajaran.

“DAK itu dialihkan untuk pengadaan aset pembelajaran seperti komputer kursi dan sebagainya. Bukan pekerjaan fisik,” tegas Gufran. (imr/rul)

Komentar

News Feed