oleh

Korban Gempa Menanti Dana Tunggu Hunian

MAMUJU – Realisasi Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi korban gempa di Sulbar masih jauh dari harapan. Harus menunggu perampungan data.

Karenanya, bagi penyintas gempa yang rumahnya rusak berat perlu lebih banyak bersabar menanti janji pemerintah pusat itu. DTH diperuntukkan bagi korban gempa dengan rumah rusak berat.

Korban Gempa Menanti Dana Tunggu Hunian

Sambil menunggu bantuan pembangunan rumah, bakal mendapat Rp 500 per bulan selama enam bulan. Hingga kini, kabar pencairannya belum ada titik terang. Apalagi, proses pendataan lapangan belum juga tuntas.

“Skema DTH belum rampung disebabkan proses pendataan yang memang masih berjalan. Itu bukan kesalahan pusat, tetapi memang pendataan di kabupaten yang agak terlambat,” ujar Sekprov Sulbar Muhammad Idris saat ditemui di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa 9 Maret 2021.

Dijelaskan bahwa setelah seluruh pendataan rampung, maka calon penerima DTH di Sulbar, termasuk untuk bantuan rumah rusak, masih akan melalui proses reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Ini yang diperjuangkan sekarang. Kita kemarin kasi target (perampungan data) 10 hari, baik Mamuju maupun Majene. Kita harap beberapa hari kedepan sudah ada informasi dari kabupaten,” imbuh Idris.

Target pendataan sepuluh hari terungkap dalam rapat bersama antara pemerintah pusat dan daerah terdampak gempa di Sulbar. Pertemuan secara virtual ini bergulir Selasa 2 Maret 2021.

Setelah rangkaian pendataan rampung, nama calon penerima bantuan ditetapkan melalui reviu APIP, maka dana bantuan bisa segera cair.
Diketahui, pendataan rumah rusak baru tuntas pada tahap I. Itu setelah Sulbar menerima hasil reviu APIP dari pusat. Jumlahnya; 14.173 rumah di tiga kabupaten; Mamuju, Majene dan Mamasa.

Jumlah tersebut, berbeda dengan data yang sebelumnya disetor pihak kabupaten. Data rumah rusak berdasarkan SK tiga bupati, terlapor 16.116 unit. Sementara reviu APIP oleh pusat berpedoman pada SK bupati tersebut.

Melengkapi data tersebut, pendataan tahap II tengah digenjot. Khusus di Mamuju, nama-nama calon penerima bantuan diumumkan melalui selebaran yang tertempel di kantor kelurahan/desa. Data tahap II tersebut akan dikirim segera ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rangka reviu APIP.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sulbar Rachmad mengatakan, proses pendataan tahap II akan lebih teliti dibanding tahap I. “Jelasnya setelah adanya data dari kabupaten, yang menentukan (calon penerima bantuan) adalah reviu APIP,” tegas dia.

Termasuk pada pendataan tahap I, dimana hasil reviu membuat jumlah calon penerima bantuan berkurang dari data yang disetor pihak kabupaten sendiri.

Menurut Rachmad, kondisi ini terjadi karena beberapa kasus. Seperti nama ganda, NIK ganda dan NIK yang berada dalam satu KK. Sementara sistem APIP kata dia, memberlakukan satu KK satu rumah.

Rachmad mengaku tak dapat berbuat banyak, sebab soal pendataan menjadi kewenangan pihak kabupaten. Pemprov kata dia, hanya meneruskan ke pusat.

Rapat monitoring dan evaluasi antara pos komando bencana Sulbar dengan pihak Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, pekan lalu, menarget pendataan rumah rusak di Sulbar hanya sampai pada tahap II.

Namun demikian, para pihak yang hadir juga sepakat dengan adanya kemungkinan perpanjangan penanganan jika dibutuhkan waktu lebih panjang, demi mengakomodir seluruh warga terdampak gempa. Jangan sampai ada yang terlewatkan.

Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi meminta Pemprov Sulbar untuk ikut membantu memastikan agar data rumah rusak tidak menjadi polemik kedepannya. Sehingga penting untuk memperhatikan ketelitian sesuai kondisi di lapangan.

Termasuk kerusakan fasasilitas umum, seperti infrastruktur jalan pasar pusat perdagangan, prasarana pemerintah, dan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah ibadah fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. (imr/rul)

Komentar

News Feed