oleh

Koperasi Wujudkan Masyarakat Maju, Adil, dan Makmur 

MAJENE — Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia (Kemenkumham) Sulbar menggelar sosialisasi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) tentang “Pengesahan Koperasi” di Kabupaten Majene, Selasa 21 September 2021.

Kabid Pelayanan Kemenkumham Sulbar Abdullah mengatakan, koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian. Beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah.

“Mereka bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya,” ujarnya.

Pada hakikatnya, lanjut Abdullah, sebuah koperasi memiliki tujuan, yakni untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, ikut membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologinya.

“Para pendiri negeri ini menyatakan pentingnya koperasi sebagai “soko guru perekonomian nasional” dan menjadikan koperasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional tentu bukan tanpa dasar pertimbangan dan alasan yang jelas,” ujarnya.

Seperti diungkapkan dalam penjelasan UUD NRI 1945 Pasal 33 Ayat (1) bahwa koperasi merupakan bentuk demokrasi ekonomi, dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.

“Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang peorang. Dengan tujuan kemakmuran bersama tersebut, maka pendirian koperasi menjadi hal yang baik untuk dilakukan,” tambahnya.

Lebih jauh, Abdullah menjelaskan, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission, mengalihkan kewenangan pengesahan, perubahan, dan pembubaran koperasi. Dari yang tadinya berada di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam hal ini Kemenkumham.

Sebagai pelaksanaan atas perubahan kewenangan tersebut, kemudian ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi.

Pengalihan kewenangan ke Kementerian Hukum dan HAM tersebut, semakin memberikan kemudahan kepada masyarakat. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke Direktorat Jenderal AHU di Jakarta, ataupun Kantor Wilayah di Mamuju.

“Hal ini karena pengesahan koperasi dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan layanan administrasi hukum umum. Jadi masyarakat cukup ke notaris terdekat yang ada di Kabupaten Majene,” tutupnya. (ian)

Komentar

News Feed