oleh

Komisi I Rencanakan RDP Soal Pilkades

MAMUJU — Komisi I DPRD Mamuju mengaku bakal menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, membahas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Mamuju bahwa tahapan Pilkades dimulai dari 8 Januari sampai 8 Februari 2021.

Ketua Komisi I DPRD Mamuju, Sugianto menilai Pemkab Mamuju terkesan memaksakan pelaksanaan Pilkades 2021, terlebih dengan SK Bupati Mamuju tentang Panitia Pelaksanaan Pilkades 2021 tertanggal 23 Desember 2020.

“Lucunya, SK tersebut terbit beberapa hari usai kami melakukan RDP dengan OPD terkait, Dalam RDP tersebut kami sudah menyepakati untuk menunda pelaksanaan Pilkades hingga Juni,” kata Sugianto saat dikonfirmasi, Senin 11 Januari.

Sugianto menyebutkan, SK Bupati Mamuju tersebut cenderung mengabaikan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Permendagri) perihal penundaan Pilkades semasa pandemi Covid-19.

“Selain itu, alasan kami mendorong agar Pilkades ditunda adalah masalah anggaran. Kegiatan ini masuk dalam APBD 2021 dan Pemkab Mamuju belum siap jika mau melaksanakan Pilkades Februari,” jelas Sugianto.

Untuk itu, lanjutnya, Komisi I DPRD Mamuju, akan kembali menggelar RDP hari ini, dengan melibatkan OPD terkait, panitia pelaksanaan Pilkades dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Besok (hari ini,red) kami akan meminta penjelasan dari OPD, TAPD maupun panitia pelaksanaan Pilkades terkait hal ini,” ungkap Sugianto.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Mamuju, Mas Agung mengaku, pihaknya masih terkendala masalah anggaran Pilkades yang belum pasti kapan akan dicairkan.

“Anggaran yang dipersiapkan untuk Pilkades 2021 itu senilai Rp 700 juta, tapi yang namanya kegiatan,nanti ada uang baru bisa jalan,” singkat Agung. (m5/jsm)

Komentar

News Feed