oleh

Kinerja Pemerintah Daerah

MENGUKUR kinerja pemerintah ditujukan agar terdapat kejelasan tujuan apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh pemerintahan.

Selain dimaksudkan agar terdapat penilaian oleh organisasi pemerintah dalam melihat kinerja internalnya. Atau dengan khasanah lebih luas bahwa dengan mengukur kinerja membuat adanya sarana “tanggunggugat” antara pemerintah kepada masyarakatnya.

Kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja sendiri bukanlah apa-apa, apalagi sekedar pemerlain dari era sebelumnya. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban seperti setelah memberikan pelaporan kinerja maka dianggap selesai menjalankan pekerjaannya (kinerjanya).
Akan tetapi pengukuran kinerja dalam konteks pertanggungjawaban adalah menyangkut hal substansial bagi pemerintah.

Untuk tidak sekedar tertuju kepada pertanggungan administrasi namun bagaimana pengukuran itu akan berkaitan dengan hal; proses (process), keluaran (output), hasil (outcome), benefit (manfaat) dan dampak (impact) untuk dikerjakan dengan baik hingga hasilnya benar-benar nyata di masyarakat.

Kehendak untuk memajukan daerah dengan melihat kinerja pemerintah daerah, untuk konteks pemda Sulbar, bisa mengaitkannya dengan visi yang dituangkan dalam RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) Sulbar 2017-2022. Hal mana dari visi tersebut tentu bisa diukur keberhasilannya.

Sebagai bentuk pengukuran, dengan mengutip berbagai sumber, patokannya akan melalui penetapan indikator. Hal ini terlihat lewat pengukuran proses. Pengukuran ini menekankan kedisiplinan kepada penggunaan aturan. Begitu juga dengan kedisiplinan dalam merumuskan kebutuhan (bukan keinginan) yang diperuntukkan untuk masyarakatnya.
Dalam pengukuran ini dapat dilihat kemampuan organisasi Pemda dalam menterjemahkan semua ketentuan yang dalam implementasinya disandarkan pada kepastian hukum.

Dan segenap aturan itu tidak mengalami deviasi atau penyimpangan karena misalnya dipengaruhi kepentingan lain. Sehingga semakin disiplin dalam penerapan aturan atau makin mendekati tingkat kebutuhan riil masyarakat maka makin menunjukan kinerja positif.

Pengukuran berikut adalah indikator keluaran. Diantaranya mengukur jumlah produk atau jasa yang dihasilkan.
Untuk sektor kesehatan misalkan, pengukuran ini didasarkan kepada jumlah program pemeliharaan kesehatan, tingkat kematian, angka harapan hidup, perbandingan penduduk dengan dokter/tenaga medis dan juga mengenai angka kecukupan gizi bagi masyarakat.

Begitupun pada sektor pendidikan, akan diukur tingkat partisipasi peserta didik, kualitas tenaga pengajar, kecukupan sarana/prasarana pendidikan, rata-rata tingkat pendidikan masyarakat.

Semuanya ini akan ditujukan apakah mengalami peningkatan untuk disebut sektor-sektor tersebut hingga mencapai anggapan berkinerja baik.

Selanjutnya dengan pengukuran outcome (hasil). Antaranya ke pencapaian kwalitas produk/jasa yang dihasilkan dan pengukuran terhadap produktifitas sumberdaya pendukung atau para pegawai. Antara pencapaian kwalitas dengan produktifitas sumberdaya pendukung menjadi objek pengukuran dalam pengukuran indikator hasil.

Berikut adalah pengukuran manfaat (benefit). Akan dilihat pada derajat kepuasan masyarakat. Pengukurannya akan tergambar seberapa jauh persepsi masyarakat apakah menunjukan kesan positif.

Masalah partisipasi apakah meningkat atau tidak juga merupakan objek dalam menilai manfaat atau benefit ini.
Yang terakhir adalah pengukuran impact (dampak), yang diukur antara lain: meningkatnya kesejahteraan maupun peningkatan pendapatan masyarakat. Mengukur dampak yang diterima oleh masyarakat diantaranya kesejahteraan dan pendapatan.

Ini akan dilihat sebagai bentuk pengukuran kinerja apakah dampaknya mengalami peningkatan hingga bisa disebut menunjukan pemerintah daerah berkinerja baik.

Dengan beberapa bentuk pengukuran kinerja di atas, meski diketahui bahwa organisasi pemda Sulbar sebagai bukan organisasi profit (perusahaan bisnis), namun memiliki tanggungjawab untuk menunjukan keberhasilan pemerintahan yang ditujukan dengan pengukuran kinerja dihadapan masyarakatnya.

Menunjukkan kinerja baik atau buruk sebagaimana indikator kinerja seperti disebutkan di awal, maka daerah ini akan dilihat kepada konsistensinya dengan menunjukannya secara transparan melalui publikasi.

Transparan karena telah mencapai kinerja baik, maupun jika kinerjanya belum maksimal. Menunjukan yang “buruk” bukanlah cacat pemerintahan. Namun dengan melakukan secara terbuka dengan tujuan perbaikan oleh belum maksimal dukungan sumber daya yang tersedia adalah merupakan kebijakan tersendiri yang perlu dihargai. (*)

Komentar

News Feed