oleh

Ketua Komisi I Anggap Pemkab Gagal Kelola Anggaran

MAMUJU — Ketua Komisi I DPRD Mamuju Sugianto menilai Pemkab Mamuju gagal mengelola keuangan daerah. Penyatan tersebut terlontar menyusul polemik puluhan desa di Mamuju yang tak bisa mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD).

Politisi partai Golkar tersebut menilai, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mamuju, telah gagal dalam hal administrasi keuangan. “Sebenarnya ini tidak sepatutnya terjadi karena dalam APBD Mamuju tahun 2020, nyata tersedia anggarannya,” kata Sugianto, saat dikonfirmasi, Sabtu 2 Januari 2021.

Sugianto mengaku, pihaknya mempersilahkan Pemkab Mamuju melakukan pencairan ADD tersebut di 2021, namun tetap menggunakan APBD 2020 dan tidak menggangu APBD 2021. “Kalau Pemkab mau membayarkan silahkan saja, karena jelas anggarannya ada di tahun 2020, dan itu tidak di refocusing,” jelas mantan Ketua DPRD Mamuju itu.

Ia berharap, Pemkab Mamuju bersikap transparan ke publik terkait penyebab anggaran tersebut lambat dicairkan. “Kalau memang kepala desa mau menggelar RDP (Rapat Dengar Pendapat,red) dengan kami di DPRD, kami persilahkan,” pungkas Sugianto. (ade/jsm)

Komentar

News Feed