oleh

Kepala Desa Mengadu ke Dewan Terkait ADD 2020 Tahap II

MAMUJU – Komisi I DPRD Mamuju menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa kepala desa dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

RDP tersebut mencari solusi terkait Anggaran Dana Desa (ADD) 2020 tahap II yang atas beberapa desa yang belum tersalurkan.

Kepala Desa Tadui, Saiful mempertanyakan terkait refokusing ADD yang nominalnya tidak merata.

Untuk desa Tadui, dipotong sebesar 16 persen dari sehingga anggaran yang mereka terima sebelumnya Rp 847.007.153 menjadi Rp 708.505.606.

“Kenapa desa saya mendapat potongan sampai Rp 138 juta, sedangkan desa yang lain rata-rata hanya Rp 80 juta,” kata Saiful saat mengikuti RDP di Gedung DPRD Mamuju, Rabu 6 Januari.

Sementara, Kepala Desa Keang, Adi Wijaya menyampaikan, perlunya kejelasan kapan dana tersebut cair, karena menurutnya, anggaran tersebut berkaitan dengan masyarakat luas.

“ADD ini bukan hanya diperuntukkan untuk kami kepala desa, didalamnya ada aparat desa, kader posyandu, guru mengaji, guru paud dan lain-lain, kalau ini tidak diselesaikan dengan segera kasihan masyarakat,” ujar Adi .

Kepala Desa Bambu, Syamsul Bahri juga menyampaikan, terkait dengan refokusing ADD,dirinya tidak pernah menerima surat edaran ataupun sosialisasi terkait hal tersebut dari pemerintah daerah.

“Biasanya ,kalau refokusing perintah dari pusat, ada surat edarannya, tapi kami tidak pernah lihat surat edaran ataupun mendengar sosialisasi terkait refokusing ADD, saya anggap pemerintah daerah ini bobrok, coba disosialisasikan, agar kami paham,” bebernya.

Kepal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappepan) Mamuju, Khatmah Ahmad mengungkapkan, Pemkab Mamuju tidak memiliki niat untuk tidak membayarkan ADD tersebut, hanya saja ada beberapa hal yang menyebabkan anggaran tersebut belum cair.

“Sama-sama diketahui kalau tahun lalu terjadi refokusing karena ada pengurangan dana pusat untuk penanganan Covid-19, kalau ada yang mengatakan anggaran dicurigai untuk membayar proyek tertentuitu tidak benar, dan pembayaran sisa ADD ini tidak masuk dalam postur APBD 2021,” ujar Khatmah.

Kepala Bidang Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mamuju, Endang menjelaskan, ADD belum dibayarkan lantaran kondisi kas saat ini tidak cukup.

“DAU (Dana Alokasi Umum,red) dari pusat turun, dan ada defisit anggaran sebesar Rp 23 miliar, Silva yang diharapkan bisa menutupi defisit juga tidak cukup, sementara model pembayaran kami di keuangan yakni siapa masuk duluan itu yang kami layani,” ungkap Endang.

Endang mengusulkan, salah satu solusi yang bisa ditempuh untuk membayar ADD tersebut, yakni dengan membuat perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). “Tentunya kami sangat ingin ADD ini dibayar secepatnya, ” ungkapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Mamuju, Mas Agung mengungkapkan rata-rata 30 kepala desa tersebut mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat pengantar ke keuangan diajukan di awal Desember.

“Memang saya juga maklumi, kepala desa mendapati kesulitan ditahun lalu karena banyaknya perintah dari pusat yang turun untuk merubah APBDes, sepeti perintah BLT yang turun sebanyak tiga kali,” jelas Agung
Untuk masalah nominal refokusing, lanjut Agung, DPMD menggunakan rumus untuk menentukan besaran anggaran bagi setiap desa.

“Bukan kami yang menentukan, melainkan ada rumus, dan ada staf yang memang sengaja diberi pendidikan khusus untuk memahami rumus tersebut, ” papar Agung.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD Mamuju Sugianto menambahkan, jika memang perubahan Perkada dianggap menjadi solusi yang tepat, ia berharap Pemkab Mamuju segera menyelesaikan hal tersebut.

“Kami beri usulan jangka waktu sampai pekan pertama Februari, jika tidak bisa ya jangan marah kalau para kepala desa ini marah-marah nantinya, dan hal seperti ini tidak boleh jadi kebiasaan pemerintah daerah,” pungkas Sugianto. (m5/jsm)

Komentar

News Feed