oleh

Kemenkumham Sulbar Sosialisasikan RUU Pemasyarakatan

MAMUJU–Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sulbar menggelar sosialisasi Rancangan Undang Undang (RUU), Pemasyarakatan dan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kamis 26 September, di Kantor Kemenkumham Sulbar.

Hadir sekira 30 perwakilan mahasiswa dari Universitas Tomakaka Mamuju, STIE Muhammadiah Mamuju, Stikes Fatimah Mamuju dan perwakilan OKP KAMMI. Kadivpas Kemenkumham Sulbar Elly Yuzar mengatakan, kegiatan ini dalam rangka mencegah terjadinya pemahaman bias di masyarakat yang bisa memggaalkan pengesahan RUU Pemasyarakatan.

Menurutnya, revisi yang telah lama bergulir ini, untuk memanusiakan manusia atau napi dan menjadikan mereka manusia dengan ketrampilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Ditegaskan, RUU Pemasyarakatan untuk menyempurnakan UU Pemasyarakatan sebelumnya, terutama dalam memenuhi hak narapidana.

“Kadang-kadang kita tidak mengetahui atau kurang memahami persoalan sebenarnya sehingga muncul pemahaman yang tidak baik. Jadi, sebelum timbul pemikiran-pemikiran tersebut, kami sosialisasikan RUU pemasyarakatan ini. Kami cetak materinya dan berikan kepada peserta yang terdiri dari akademisi, untuk mereka pelajari apa sebenarnya yang menjadi tujuan UU Pemasyarakatan dikeluarkan,” paparnya.

Sebelum 1995, lanjut Yuzar, UU Pemasyarakatan menganut aturan dan sistem kepenjaraan. Tujuannya untuk membuat jera para napi. Namun, UU tersebut disadari memiliki kekurangan. Olehnya, 1995 dikeluarkan UU yang menganut sistem pembinaan dan mengayomi.

Tapi, UU ini belum juga sempurna. Hak-hak para napi masih terabaikan. Olehnya, sejak 2003 kembali di lakukan penyempurnaan dari segala bidang, terutama terkait hak napi yang harus dipenuhi.

“Kami adalah orang yang mengerti hukum. Jangan sampai kami orang hukum justru yang melanggar hukum. Jangan sampai kami orang yang mengerti hak azasi manusia tapi kami yang melakukan pelanggaran hukum hak azasi manusia. Olehnya, dilakukan perubahan untuk memastikan agar kami terbebas dari pelanggar hukum dan HAM,” tegasnya.

Yuzar mengimbau agar masyarakat terlebih dahulu medalami UU Pemasyarakatan yang baru sebelum melakukan penolakan. Isi dari RUU Pemasyarakat yang baru sangat baik dan positif untuk para napi sehingga perlu untuk segera di sahkan.

“Kami berharap bantuan mahasiswa dan OKP untuk membantu mensosialisasikan RUU Pemasyarakatan ini di lingkungan kampus maupun di masyarakat. Karena RUU ini akan memberikan hak para napi yang belum terpenuhi,” ujarnya. (ian)

Komentar

News Feed