oleh

Kemenkumham Sulbar Sosialisasikan Perpres Pencegahan TPPU dan TPPT

POLMAN — Berdasarkan data yang diperoleh dari situs Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI per tanggal 22 Maret 2021, jumlah Korporasi yang ada di Provinsi Sulbar berjumlah 4.171 Korporasi.

Sayangnya, jumlah Pemilik Manfaat atau Beneficial Ownership yang sudah melapor baru sejumlah 665 Korporasi. Artinya masih ada pemilik manfaat dari 3.506 Korporasi yang belum melapor.

“Hal ini saya harapkan dapat menjadi perhatian kita bersama. Butuh tanggung jawab dan komitmen dari semua pihak yang memiliki peran, sehingga persentase jumlah pemilik manfaat yang melapor bisa meningkat,” ujar Kabid Pelayanan Kemenkumham Sulbar Abdullah dalam sosialisasi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi di Hotel Sinarmas, Polewali Mandar 2 September 2021.

Abdullah menambahkan, Hasil penelitian Financial Action Task Force (FATF) terhadap pengaturan dan penerapan transparansi informasi pemilik manfaat, menyatakan bahwa rendahnya informasi pemilik manfaat yang cepat, mudah dan akurat di Indonesia telah dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan identitas pelaku usaha dan menyamarkan hasil dari tindak pidananya.

“Mereka menggunakan korporasi tersebut untuk menggunakan harta kekayaan dari korporasi yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) merupakan tindak pidana yang dapat mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan. Kedua tindak pidana ini juga bisa membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menghadapi tindak pidana tersebut, salah satu rekomendasi organisasi FATF sebagai standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, perlu adanya pengaturan dan mekanisme untuk mengenali pemilik manfaat dari suatu korporasi guna memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum.

“Berdasarkan rekomendasi tersebut, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU dan TPPT,” tambahnya.

Korporasi dianggap dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil TPPU dan TPPT.

“Beberapa hal inilah yang merupakan latar belakang pentingnya penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi,” ujarnya.

Selanjutnya dalam hal kewajiban melaporkan pemilik manfaat, notaris sangat berperan penting dalam memberikan jasa suatu korporasi.

“Peran Notaris sangatlah penting dalam implementasi Beneficial Ownership. Notaris merupakan pihak pertama yang harus benar-benar mengenali pengguna jasanya. Notaris harus melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan dari pengguna jasanya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),” ujarnya.

Abdullah berharap, semua pihak bisa berkomitmen serta menjaga integritasnya untuk menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi sehingga apa yang dicita-citakan tentang pemberantasan TPPU dan TPPT dapat terwujud dengan baik.

“Dengan itu kita dapat memberikan sumbangsi untuk menjadikan Indonesia yang lebih Maju,” tutupnya. (ian)

Komentar

News Feed