oleh

Kemenkumham Sulbar Sosialisasikan Pendaftaran Perseroan Perorangan di Polman

POLMAN — Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. 

“Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan untuk pembangunan manusia Indonesia seutuhnya,” ujar Kabid Pelayanan Kemenkumham Sulbar Abdullah dalam acara sosialisasi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia (Kemenkumham) Sulbar di Kabupaten Polewali Mandar, Selasa 24 Agustus 2021.

Kegiatan ini mengangkat tema “Pelaksanaan Pendaftaran Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro Kecil guna Menciptakan Kemudahan Berusaha bagi Masyarakat”.

Abdullah menjelaskan bahwa pemerintah saat ini telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja untuk menurunkan jumlah pengangguran. Selain itu, menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Tujuan Undang-undang ini untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja di Indonesia adalah dengan membentuk Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” ujarnya.

Abdullah menambahkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur ketentuan mengenai perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil yang dapat didirikan baik oleh 2 orang atau lebih maupun oleh 1 orang. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha serta daya saing perorangan.

“Perseroan yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang merupakan hal baru bagi dunia usaha di Indonesia, yang kemudian disebut sebagai perseroan perorangan,” ujarnya.

Abdullah menjelaskan beberapa kelebihan perseroan perorangan antara lain adalah, konsep perusahaan dengan tanggung jawab terbatas merupakan bentuk badan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan.

“Dengan hadirnya perusahaan perorangan, angkatan kerja kita diharapkan dapat mengubah pola pikir dan lebih percaya diri untuk menjadi pelaku usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain,” bebernya.

Dengan adanya sosialisasi ini, Abdullah berharap, UMKM yang ada di Sulbar dapat bertransformasi menjadi badan usaha berbadan hukum agar fondasi usaha yang dimiliki akan semakin kuat.

“Saya mengajak kita untuk terus menggali potensi-potensi industri di Sulbar khususnya di Kabupaten Pasangkayu ini sehingga pada akhirnya dapat juga bersaing dengan industri nasional bahkan dunia,” tutupnya.

Adapun narasumber dalam kegiatan ini, yaitu, Kabid Pelayanan Kemenkumham Sulbar Abdullah, Diskoperidag Polman Basri, Akademisi Dr. Kahar, Kasubbid AHU Asri. (ian)

Komentar

News Feed