oleh

Kemenkumham Dorong UMKM Jadi Badan Usaha Berbadan Hukum

MAMUJU — Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia (Kemenkumham) Sulbar menggelar sosialisasi layanan Administarsi Hukum Umum (AHU) terkait Pelaksanaan Pendaftaran Perseroan Perorangan serta Undang-Undang Cipta Kerja, di Hotel Berkah Mamuju, Senin 7 Juni.

Sosialisasi ini diikuti puluhan peserta dari UMKM, Dinas Koperindag Mamuju dan Notaris. Narasumbernya, dari Direktur Teknologi Informasi Kemenkumham RI Sri Yuliani, Guru Besar Fakultas Hukum Unhas Prof. Dr. Anwar Borahima dan Kadiv Yankum Kemenkumham Sulbar Alexander Palti.

Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Muhammad Anwar N mengatakan, Covid-19 berdampak ke segala sektor, salah satunya sektor ekonomi. Dampak ekonomi dirasakan secara signifikan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mengalami krisis ekonomi.

“UMKM selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi nasional. Setidaknya terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM yang berkontribusi 97 persen terhadap total tenaga kerja dan 60 persen PDB nasional. Jumlah ini menunjukan peran UMKM yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Oleh sebab itu jika separuh UMKM gulung tikar maka dikhawatirkan akan berdampak besar bagi perekonomian nasional,” ujar Anwar dalam sambutannya.

Berdasarkan pengalaman, lanjut Anwar, UMKM terbukti tahan banting menghadapi krisis moneter seperti yang pernah terjadi pada tahun 1997 di mana kala itu satu per satu perusahaan besar tumbang. Tetapi bisnis UMKM tetap ada dan berperan bagi perekonomian saat itu. UMKM berhasil menjadi payung bagi Indonesia dalam menghadapi badai ekonomi.

“Sensus Ekonomi dari Badan Pusat Statistik menunjukkan besarnya kontribusi UMKM. UMKM menyerap hingga 89,2 persen dari total tenaga kerja. UMKM menyediakan hingga 99 persen dari total lapangan kerja. UMKM menyumbang 60,34 persen dari total PDB nasional. UMKM menyumbang 14,17 persen dari total ekspor. UMKM menyumbang 58,18 persen dari total investasi,” paparnya.

Meskipun UMKM ini memiliki peran penting dan memberikan kontribusi dalam perekonomian Indonesia, bisnis UMKM ini juga masih memiliki kelemahan saat beroperasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk memberikan dukungan dan sokongan agar bisnis UMKM ini bisa berjalan dengan lancar. Selain itu ada permasalahan keterbatasan inovasi dan teknologi, hingga kesulitan akses ke sumber pembiayaan yang cukup terbatas.

“Pembiayaan UMKM di Indonesia umumnya terkendala karena bentuk UMKM yang informal sulit untuk mendapatkan fasilitas bantuan atau pinjaman dana. Akibatnya, UMKM di Indonesia umumnya masih bermodalkan harta dan kekayaan pribadi pendirinya. Hal ini jelas mengganggu kelangsungan UMKM. Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan yang efektif, maka UMKM sudah waktunya berbentuk badan usaha formal,” ujarnya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka peningkatan UMKM di Indonesia. Baru-baru ini, melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah melakukan terobosan terhadap pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang memecahkan masalah Covid-19, terkait dengan pendirian Perseroan Perorangan yang mudah dan ‘khas’ Indonesia.

“Perseroan Perorangan ini merupakan sebuah terobosan yang memiliki ciri khas Indonesia dengan berbagai kelebihan dan tidak sama dengan perseroan yang diterapkan oleh negara lain,” jelas Anwar.

Kelebihan tersebut antara lain konsep perusahaan dengan tanggung jawab terbatas merupakan bentuk badan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan.

Tak hanya itu, kelebihan Perseroan Perorangan lainnya adalah, entitas ini didirikan dengan mengisi formulir pendirian secara elektronik sehingga tidak memerlukan akta notaris. Juga, UU Cipta Kerja mengubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran termasuk bagi perusahaan perorangan ini. Status badan hukum diperoleh setelah pendaftaran secara elektronik dan memperoleh tanda bukti pendaftaran.

“Berbagai kelebihan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada sektor UMK dan angkatan kerja kita yang menjangkau lebih dari 138 juta jiwa. Dengan hadirnya perusahaan perorangan, angkatan kerja kita diharapkan dapat mengubah pola pikir dan lebih percaya diri untuk memilih pelaku usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain,” ujarnya.

Anwar berharap, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, memberikan ruang kepada pemilik UMKM untuk mengubah usahanya menjadi badan hukum.

“Kami selaku perpanjangan tangan Kemenkumham RI di Sulbar, berharap UMKM yang ada di Sulbar dapat bertransformasi menjadi badan usaha berbadan hukum agar fondasi usaha yang dimiliki akan semakin kuat dan pada akhirnya dapat juga bersaing dengan industri nasional bahkan dunia,” harapnya.

Kepada para notaris, meskipun dalam pendirian perusahaan tanpa akta notaris, tetaplah untuk menjadi tempat dan membantu mereka yang akan mendirikan suatu perusahaan secara elektronik ke Ditjen AHU.

Kedepannya, dengan banyaknya UMK yang berbadan hukum, dengan jumlah yang mencapai lebih dari 60 juta unit usaha, potensi kerja notaris akan meningkat misalnya ketika pelaku usaha akan membuat kontrak perjanjian dan/atau akses ke perbankan tentu akan memerlukan akta notaris, sehingga menjadi lapangan jasa notaris baru. (ian/ajs)

Komentar

News Feed