oleh

Kemendikbud Buat Layanan Aduan Intoleransi di Sekolah

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian dan Pendidikan (Kemendikbud) dalam waktu dekat akan mengeluarkan Surat Edaran dan membuka hotline khusus pengaduan terkait intoleransi untuk di lingkungan sekolah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengatakan, bahwa tujuan dibuatnya hotline ini, menyusul kejadian intoleransi di SMK Negeri 2 Padang, Sumatra Barat tidak terulang.

“Sebagai upaya atas kejadian ini dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan surat edaran dan membuka hotline khusus pengaduan untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa,” kata Nadiem dalam video yang diunggah di akun media sosialnya @nadiemmakarim., seperti dikutip Senin (25/1/2021).

Nadiem pun mengecam oknum sekolah yang mewajibkan siswi non-muslim mengenakan jilbab. Ia pun menegaskan tidak ada toleransi untuk pelaku intoleransi di sekolah.

“Pemaksaan itu tidak hanya melanggaran peraturan perundang-undangan tetapi juga tindakan intoleransi. Untuk itu pemerintah tidak akan menoleransi guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut,” tegasnya.

Nadiem kembali mengaskan, bahwa sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau imbauan kepada peserta didik untuk menggunakan pakaian agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah. Apalagi, jika itu tidak sesuai dengan agama kepercayaan peserta didik.

“Itu bentuk intoleransi atas keberagamaan sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan Kebinekaan,” imbuhnya.

Nadiem juga meminta, pemerintah kota Padang untuk memberi sanksi tegas kepada oknum pelanggar intoleransi tersebut. “Saya meminta kepada pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak terbukti terlibat termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan,” tuturnya.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi juga angkat bicara terkait kasus ini. Menurutnya, kejadina seperti demikian harus menjadi pelajaran bagi kepala sekolah dan guru agar hal serupa tidak terulang lagi di kemudian hari.

“Pendidik tidak boleh memaksakan kehendak terhadap peserta didik dan orang lain. Guru harus menunjukkan sikap unitaristik dan menjadi teladan dalam penumbuhan sikap asih, asah, dan asuh,” kata Unifah.

PGRI juga mengimbau guru-guru di seluruh Indonesia agar mengembangkan praktik-praktik pendidikan yang sesuai nilai-nilai pancasila dan kearifan lokal. Seperti toleransi, gotong-royong, persatuan, dan kesatuan.

“Dengan demikian kebinekaan, suku, budaya, bahasa, dan agama, menjadi modal sosial untuk kemajuan dan persatuan komponen bangsa, bukan sumber konflik pertikaian dan perpecahan,” tuturnya.

“Guru harus menjadi faktor terwujudnya kohesi sosial yang teduh, aman, dan damai,” imnbuhnya.

Sedangkan di masa mendatang, PGRI berharap agar kepala daerah dapat mempertimbangkan dan menghormati keberagaman latar belakang agama dan budaya peserta didik. Terutama, dalam membuat peraturan daerah terkait dengan seragam atau aturan lainnya.

Untuk diketahui, bahwa di Kota Padang kewajiban siswi muslimah memakai jilbab tertuang dalam Instruksi Walikota Padang No. 451.442/BINSOS-iii/2005, yaitu saat Fauzi Bahar menjadi Walikota selama dua periode 2004-2014.

“Hanya saja bagi siswi nonmuslim sifatnya anjuran bukan wajib. Fauzi menilai kebijakan ini merupakan kearifan lokal dan wujud toleransi antarpemeluk agama.” ujarnya.

Sementara itu, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta orang tua untuk berani melaporkan kasus-kasus serupa. Sebab, kasus bernuansa intoleransi itu mesti ditanggapi dengan serius.

“Para orang tua harus speak up jika melihat ada kebijakan intoleran yang terjadi pada anaknya di sekolah. Melaporkan ke Dinas Pendidikan, atau lebih tinggi Inspektorat Daerah atau Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),” kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim.

Satriwan juga meminta, Kemendikbud dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkoordinasi dalam memerhatikan perda dan aturan sekolah yang berpotensi intoleran tersebut. Tidak hanya dari aspek agama, tetapi juga aliran kepercayaan, suku, budaya, ras, dan kelas sosial ekonomi siswa.

“Sesuai perundangan, Kemendagri dapat memberikan catatan dan rekomendasi jika ada aturan di daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” terangnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Sumbar Jasman Rizal menyatakan, bawha Pemprov Sumbar tidak pernah membuat aturan yang mewajibkan siswi nonmuslim untuk berpakaian muslim di sekolah.

“Kalau ada aturan seperti itu, kami mengira bahwa aturan itu itu dibuat oleh pihak sekolah,” ujar Jasman.

Terkait masalah ini, Dinas Pendidikan Sumbar telah menurunkan tim investigasi ke SMKN 2 Padang. Jika benar ditemukan kasus pelanggaran yang dituduhkan, pihak sekolah akan diproses sesuai ketentuan.

“Jika nanti tim menemukan penyimpangan yang tak sesuai dengan aturan, maka pihaknya akan memproses pihak sekolah,” kata Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Adib Alfikri.

Adib menyebut, dari hasil sementara ditemukan ada 46 siswa non-muslim sekolah di SMKN 2 Padang. Namun, hanya satu siswi yang protes. Padahal, ada salah satu kakak kelasnya yang non-muslim pakai kerudung tidak protes.

“Kalau ditemukan ada kesalahan, kita akan berikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Siswi non-muslim SMK Negeri 2 Padang, Yulia Hia mengatakan, bahwa dirinya selalu mengenakan seragam berjilbab karena ingin menyesuaikan dengan teman-temannya yang lain. “Terpaksa memakai jilbab sih enggak. Saya hanya ingin menyesuaikan,” kata Yulia kepada wartwan, Senin (25/1).

Sementara siswi non-Muslim SMK Negeri 2 Padang lainnya, Yulita Hareva mengatakan, bahwa ia merasa lebih nyaman tidak memakai jilbab dalam keseharian. Sebab dengan memakai jilbab, ia sering dianggap sebagai pemeluk agama Islam.

“Identitas agama saya kan bukan Muslim. Jadi sering dianggap orang Islam. Kalau ditanya lebih nyaman pakai jilbab atau tidak, saya lebih nyaman enggak pakai jilbab,” kata Yulita kepada wartawan.

Yulita mengetahui kini sekolahnya jadi sorotan lantaran ada salah satu adik kelasnya yang keberatan memakai jilbab. Menurutnya, sikap juniornya itu tidak salah.

“Saya mempersilakan bila ada siswi non-muslim yang ingin berpakaian yang mencirikan identitas agama yang ia peluk. Selama ini saya memilih memakai seragam berjilbab ketika bersekolah,” ungkapnya.

Menurut Yulita, memakai jilbab memang tidak sesuai dengan ajaran agamanya, tetapi tidak ada dampak negatif terhadap dirinya. Ia juga mengaku tidak pernah merasa rendah diri karena memakai jilbab ke sekolah. “Sudah sejak SMP saya memakai jilbab ke sekolah, saya tidak pernah minder,” ujarnya.

Atas pemberlakuan peraturan itu, Kepala SMKN 2 Padang, Rusmadi menyampaikan permintaan maaf. “Dalam menangani dan memfasilitasi keinginan dari ananda Jeni Cahyani kelas X untuk berseragam sekolah yang disebutkan dalam surat pernyataan, saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dari jajaran serta Bidang Kesiswaan dan Bimbingan Konseling dalam penetapan aturan dan tata cara berpakaian siswi,” kata Rusmadi dalam pernyatannya.

Sebelumnya, kasus ini menjadi viral ketika Elianu Hia selaku orang tua Jeni Cahyani Hia, mengunggah surat pernyataan yang dibuatnya terkait kasus itu. Dia juga membagikan video berisi rekaman pertemuan dengan pihak sekolah.

Jeni membuat surat pernyataan yang juga ditandatangani oleh orang tuanya, bahwa ia tidak bersedia memakai kerudung seperti yang digariskan oleh peraturan sekolah.

Orang tua Jeni juga membagikan video perbincangan antara perwakilan pihak sekolah di Facebook. Video itu ditanggapi oleh 3,6 ribu akun, dibagikan 3,4 ribu kali, dan mendapatkan 5,5 ribu komentar. Video tersebut mendapatkan perhatian publik karena ada dugaan pemaksaan berpakaian muslim kepada siswi nonmuslim.

Rusmadi mengatakan, siswi tersebut tetap bersekolah seperti biasa hingga kini. “Tadi Jeni sekolah seperti biasa di sekolah. Kami berharap kesalahan, kekhilafan, kesimpangsiuran informasi di media sosial dapat kita selesaikan dengan semangat kebersamaan dan keberagaman,” tuturnya.

Rusmadi pun menyatakan, bahwa pihaknya akan segera merevisi aturan dan tata tertib berpakaian sesuai rekomendasi dinas pendidikan dan ombudsman. Dalam aturan itu, sekolah akan mempertegas bahwa tidak ada keharusan siswi non-Muslim menggunakan jilbab di sekolah.

“Kita akan membuat tata tertib sekolah sesuai dengan keinginan yang disampaikan oleh ombudsman dan Kadisdik. Bahwa pakaian berjilbab itu hanya wajib untuk yang beragama Islam,” terangnya.

Rusmadi mengakui selama ini aturan berpakaian di SMKN 2 tidak tegas sehingga ada kesalahan persepsi untuk menerapkan. Dengan aturan baru yang akan dibuat ini, SMKN 2 akan memberi ruang bagi siswi non-Muslim menentukan pilihan sendiri untuk pakaian seragam yang akan dikenakan.

“Persoalan aturan pakaian berjilbab di SMK 2 ini menjadi sorotan karena adanya misskomunikasi dari pernyataan salah seorang wakil kepala sekolah yang meminta semua murid mematuhi peraturan sekolah. Namun, yang disorot seakan wakil kepala sekolah memaksa salah seorang siswi non-Muslim harus memakai jilbab,” pungkasnya. (der/fin)

Komentar

News Feed