oleh

Keberdayaan Pemda di Tengah Bencana

SAAT kapan sebetulnya lembaga pemerintah lebih dibutuhkan, selain dari tugas fungsinya sehari-hari.

Dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pelayan publik, dapatkah selalu survive dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih di masa bencana sekalipun?

Keberdayaan Pemda di Tengah Bencana

Dikaitkan dengan bencana gempa Sulbar empat pekan lalu (14-15 Januari 2021) setelah memasuki tanggap darurat sampai paska tanggap darurat, maka pertanyaan di atas bisa jadi relevan. Terutama karena situasinya saat itu dan dengan keberadaan pemerintah daerah (Pemda) sungguh-sungguh dibutuhkan.

Kebutuhan akan informasi seperti kejelasan kemana mengungsi, rumah sakit mana yang menerima rujukan, dimana posko, dimana kontak PLN, PDAM, di daerah mana yang masih aman didatangi dan seterusnya.

Pendeknya, masyarakat korban bencana pada hari itu sudah pasti membutuhkan bantuan. Tidak hanya itu, bahkan sampai hari ini setelah memasuki fase berakhirnya tanggap darurat masih tetap memerlukan bantuan, bimbingan, pendampingan hingga dengan situasi setelah munculnya bencana lanjutan (disaster impact) seperti diare, ispa, meninggalnya bayi yang lahir di tenda pengungsian, nasib kelompok lansia, kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas), kelompok rentan lain dan terlebih dengan masih harusnya menjalankan pelayanan yang terkait dengan usaha menekan penyebaran Covid-19 di tengah bencana.

Mengelola bencana pasti tak gampang, karena memang situasinya sangat kompleks. Namun bagaimanapun, lembaga pemerintahan akan panen tuntutan, keharusan-keharusan, bahkan sorotan. Demikianlah memang. Sebab lembaga ini ada untuk memberikan layanan. Tidak perduli itu dikeadaan normal apa lagi dalam keadaan tidak normal. Lembaga ini diketahui secara “common sense” bahwa inilah medan tugas pemda dimana sama sekali tidak bisa abai dari sini.

Begitu pun dengan amanah dan janji untuk menjalankan semua tugas fungsi pemerintahan, membuatnya tidak bisa bergeser dari situasi bencana. Oleh lembaga ini enak tidak enak harus tetap tegar dalam menjalankan tanggungjawabnya di lapangan masalah.

Itulah mungkin sejak awal ada sumpah para pejabat dan segala personilnya untuk setia di segala situasi dan bersumpah untuk terus mengabdi kepada masyarakat.

Untuk hal-hal tersebut, maka akan dilihat ukuran lembaga ini terkait dengan keberdayaannya dengan memetakan kebutuhannya yang berkaitan dengan kebencanaan. Bahwa apa yang dimaksud kesiapannya (mitigasi) sebelum bencana sedemikian rupa telah terbangun jauh sebelumnya. Atau semacam kalibrasi bencana apa yang paling pertama dilakukan, apa yang paling dibutuhkan.

Timelinenya jelas saat bencana atau pada saat plus satu (+1) atau plus dua (+2) dst, apa yang dikerjakan. Begitu tidak dipahami, menjadi sulit mengukur keberdayaan lembaga ini di tengah bencana. Sulit mengukur keberdayaan atau alih-alih untuk disebut berdaya dalam menghadapi bencana.

Keberdayaan berikut adalah kemampuan lembaga mengkosolidasikan seluruh sistem yang diperlukan. Baik masa persiapan, masa tanggap darurat maupun masa rekonstruksi. Yang kemampuan tersebut tidak rumit untuk mengenalinya, apakah semua yang dikerjakan dapat dijalankan secara seiring di tengah fase tanggap darurat.

Akan sangat disayangkan bila karena tidak memiliki kerangka kerja kebencanaan sebagai wujud keberdayaan, sehingga saat menjalankan tanggap darurat masih dengan pola konvensional seperti melaksanakan distribusi tanpa asesment sebelumnya.

Ketidakberdayaan lembaga pelayanan makin jelas ketika pola distribusi justru mengabaikan kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, balita, anak-anak, atau disabilitas yang abai untuk diafirmasi sebagai sasaran yang sebenarnya paling rentan dari dampak bencana.

Akhirnya, karena hilangnya kemampuan pelayanan membuat pola distribusi seperti diadu : siapa kuat siapa dapat. Inilah salah satu contoh saja untuk menggambarkan betapa perlunya keberdayaan pelayanan di situasi bencana.

Alhasil, dengan bencana gempa Sulawesi Barat cukup menjadi pelajaran untuk bagaimana pemda memikirkan perlunya perkuatan kelembagaannya sebagai modal awal sebelum bencana. Karena tanpa dengan itu, kepada siapa warga mendapatkan perlindungan atau bantuan sebelum warga kembali normal sendiri-sendiri. (***)

Komentar

News Feed