oleh

Kasus Terendah, Libatkan Seluruh Elemen

KABUPATEN Mamasa salah satu dari enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang dinilai mampu dan berhasil menekan peredaran Covid-19. Sampai saat ini Kabupaten Mamasa merupakan daerah yang memiliki kasus terendah kasus pasien positif Covid-19.

LAPORAN: ZUL FADLI (Mamasa)

Kasus Terendah, Libatkan Seluruh Elemen

Hal ini dapat dilakukan karena Pemkab Mamasa sedini mungkin melakukan upaya pencegahan dan penanganan dalam penyebaran penularan Covid-19. Berdasarkan data dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Sulawesi Barat pertanggal 28 Desember 2020, mencatat kasus terkonfirmasi positf Covid-19 di Mamasa sebanyak 66 orang. Dimana 62 orang telah dinyatakan sembuh, dua orang masih menjalani isolasi mandiri dan dua orang lainnya telah meninggal dunia.

Dari data tersebut, kasus positif Covid-19 di Kabupaten Mamasa terendah di Sulbar. Dibandingkan Kabupaten Polewali Mandar dengan angka tertinggi 744 kasus, Mamuju 598 kasus, Pasangkayu 171 kasus, Majene 155 kasus dan Mamuju Tengah 143 kasus.

Pencegahan dan penanganan Covid-19 dapat dilaksanakan dengan pelibatan seluruh elemen. Baik masyarakat, lembaga adat maupun pemuka agama serta Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mamasa.

Seperti peran lembaga agama yakni Lembaga Gereja Toraja Mamasa (GTM). Sejak pemerintah mengumumkan bahwa Indonesia terpapar Covid-19, saat itu pula melakukan berbagai cara agar warga gereja turut melakukan pencegahan wabah penyakit Covid-19.

“Karena sejak saat itu kami catat sekitar 18 kali telah menyurat ke sejumlah gereja diberbagai jemaat,” terang Sekretaris Umum Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS-GTM), Pendeta Yusuf Arta.

Ia mengaku, jika beberapa hal yang telah menjadi penekanan BPMS GTM dalam surat edaran. Yakni warga gereja tidak takut kepada aturan untuk menaati protokol kesehatan.

“Tetapi hal itu dijadikan bagian dari upaya memelihara kesehatan, sesuai dengan petunjuk pemerintah,” ujar Pdt Yunus Arta.

Ia mengungkapkan sejak bulan Maret 2020 umat kristiani tidak lagi melangsungkan ibadah di gereja. Tetapi beribadah di rumah masing-masing.

“Selain itu, acara pernikahan di gereja juga ditiadakan. Beberapa kegiatan lainnya tidak dilaksanakan untuk sementara,” tambahnya.

Namun, pasca diberlakukan fase new normal, disaat itu baru ibadah mulai dilakukan di
gereja, tetap mengikuti protokol kesehatan. Dimana setiap jam ibadah dilakukan pembatasan jumlah jemaat. Sehingga jam ibadah dilakukan dua hingga tiga kali setiap hari minggu.

“Karena kalau sebelumnya kita ibadah hanya sekali setiap hari minggu, sekarang itu kadang tiga kali karena dilakukan secara bergantian,” terang Pdt Yunus Arta.

Bahkan di gereja itu lengkapi dengan fasilitas untuk cuci tangan dan pengukur suhu tubuh. Selain itu melarang warga yang tidak mengenakan masker.

“Bahkan sejak saat itu, BPMS GTM juga mengimbau agar warga jemaat menanam tanaman jangka pendek guna mengantisipasi dampak ekonomi pandemi Covid-19,” jelasnya.

Dalam upaya pencegahan Covid-19, awal Maret lalu, sejak pemerintah mengumumkan akan wabah penyakit Covid-19 untuk pertama kali. Pemkab Mamasa telah membentuk tim pencegahan dan penanganan Covid-19 yang diberi nama tim kesiapsiagaan penanganan virus korona.

Namun, seiring berjalannya waktu wabah korona mulai merebak ke sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Mamasa. Sehingga pemerintah kemudian mengganti nama menjadi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, berdasarkan Keputusan Presiden nomor 7 Tahun 2020, di bawah Komando Kepala BPBD sebagai Koordinator.

Untuk menjalankan fungsi tim gugus tugas itu tersebut, Pemkab Mamasa kemudian melakukan refokusing anggaran penanganan covid-19 sebanyak dua kali, dalam melakukan penanganan.

Dimana Pemkab Mamasa mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar. Dari hasil di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dialokasikan untuk pencegahan melalui penyemprotan disinfektan massal di beberapa kecamatan.

Sementara Pemkab Mamasa dalam merefokusing anggaran yang kedua kalinya, sebanyak Rp21 miliar yang dialokasikan kepada tiga item kegiatan yaitu pencegahan, penanganan dan penanggulangan berupa jaring pengaman sosial.

Selain pengalokasian anggaran terhadap pencegahan, juga dialokasikan kepada upaya penanganan dengan belanja rapid test, hand sanitizer, serta alat pelindung diri (APD) bagi tim reaksi cepat Dinas Kesehatan yang secara langsung melakukan penanganan terhadap warga yang terindikasi terjangkit virus korona.

Pengalokasian anggaran juga difokuskan kepada jaring pengaman sosial berupa bantuan beras bagi warga yang terdampak pandemi virus korona, yang tidak mendapat bantuan langsung tunai dari desa maupun kementerian sosial.

Dalam beberapa waktu terakhir kemudian tim gugus tugas kembali merubah nama menjadi Satuan Tugas (Satgas). Sehingga berupaya membuat posko dengan menempatkan satuan tugas dari masing-masing instansi di tiga perbatasan yakni perbatasan Mamuju-Mamasa di Kecamatan Tabulahan, perbatasan Polewali-Mamasa di Kecamatan Messawa dan perbatasan Toraja-Mamasa di Kecamatan Tabang.

Tiga posko tersebut bertugas dalam melakukan screening terhadap pelintas yang masuk dan juga keluar wilayah Kabupaten Mamasa. Bahkan setiap pelintas diwajibkan mengenakan masker, mencuci tangan, mengukur suhu tubuh dan melakukan penyemprotan, bagi masyarakat pelintas.

Sementara, memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat dianjurkan melakukan karantina mandiri selama 14 hari di samping mendapat pengawasan dari tim medis di wilayah yang akan dituju dengan membawa hasil screening yang diberikan petugas di posko perbatasan.

Dan saat kasus terkonfirmasi positif mulai meningkat di sejumlah daerah, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan dengan meliburkan semua sekolah termasuk perguruan tinggi dan mempekerjakan pegawai instansi dari rumah atau Work From Home (WFH) serta menutup sementara rumah ibadah sebagai upaya penerapan sosial distancing yang belakang berubah menjadi penerapan physikal distance.

Karenanya, Mamasa yang saat itu masih dinyatakan zona hijau paparan covid-19, kewalahan melakukan screening di perbatasan akibat lonjakan arus mudik yang terus berdatangan dari luar daerah. Sehingga Pemerintah Kabupaten Mamasa mengeluarkan kebijakan yang tak jauh berbeda dengan kebijakan Pembatasan Skala Besar-besaran (PSBB) yaitu Pembatasan Pergerakan Pelintas Wilayah yang disingkat P3W.

Bupati Mamasa, Ramlan Badawi mengaku jika Pembatasan Pergerakan Pelintas Wilayah yang disingkat (P3W) dilakukan agar mencegah virus Covid-19 masuk di Kabupaten Mamasa.

“Karena bisa saja penyakit dibawa oleh warga yang datang dari luar daerah,” terang Ramlan Badawi.

Namun, disisi lain Pemkab Mamasa tidak melarang warga Mamasa yang mau pulang kampung, namun harus melakukan karantina selama 14 hari.

“Mereka yang karantina khusus bagi masyarakat Mamasa yang datang dari luar,” bebernya.

Pencegahan yang dilakukan Pemkab Mamasa saat itu dengan memperketat pemeriksaan di tiga posko perbatasan, juga dilakukan agar mengurangi jumlah penumpang setiap kendaraan yang melintas. Selain itu Pemkab Mamasa juga giat melakukan sosialisasi hidup sehat bagi masyarakat di hampir seluruh kecamatan bahkan bagi warga yang berasal dari luar daerah diwajibkan membawa hasil rapid test yang menyatakan non reaktif.

Karena melali Gugus Tugas, saat itu langsung mengeluarkan kebijakan dengan memberlakukan P3W. Melalui P3W, gugus tugas saat itu kata dia, dengan mudah mendeteksi setiap warga yang masuk di Mamasa dengan melakukan rapid test di posko perbatasan.

“Saat P3W masih diberlakukan, pelintas yang dinyatakan reaktif jika bukan merupakan warga Mamasa, maka kita pulangkan. Untuk warga Mamasa kita izinkan masuk dengan ketentuan menjalani karantina mandiri sambil menunggu hasil swab yang dikirim ke Mamuju,”terang Ramlan Badawi.

Selain melalui penerapan P3W, Kabupaten Mamasa kata Ramlan juga berhasil menekan angka kasus terkonfirmasi karena dukungan masyarakat yang patuh terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

“Baik penggunaan masker, jaga jarak maupun penerapan pola hidup sehat. Bahkan saat kita sampaikan semua rumah ibadah ditutup sementara. Maka umat Kristiani maupun umat Islam beribadah di rumah masing-masing. Meskipun sampai sekarang ibadah di gereja masih terus menerapkan physical distancing, dengan cara jam ibadah dibagi dua kelompok, agar tidak menciptakan kerumunan,” tambahnya.

Diakui Ramlan, berbeda dengan kabupaten lain, warga masyarakat Kabupaten Mamasa sangat patuh terhadap protokol kesehatan. Itu dibuktikan dari penerapan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020, tentang disiplin penegakan hukum protokol kesehatan yang memberikan sanksi fisik bagi pelanggar. Saat razia yustisi yang dilakukan, sangat minim ditemui adanya warga yang terjaring tidak mengenakan masker, jika dipersentasikan, kepatuhan masyarakat menurut dia, mencapai 90 persen.

Sehingga Kabupaten Mamasa berhasil menekan angka kasus terkonfirmasi positif meskipun kini masih dinyatakan zona merah dimana Mamasa terkadang masuk zona Hijau kemudian kembali menjadi zona merah.

Sementara, dalam pola pencegahan dan penangan Covid-19 tak terlepas dari peran aktif Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa sebagai garda terdepan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa, dr Hajai S Tangga, sejak awal korona mulai merebak di sejumlah daerah, upaya yang dilakukan Dinkes adalah melakukan tracking setiap pelintas yang masuk di Mamasa.

“Itu dilakukan dengan cara pemeriksaan menggunakan rapid test terhadap setiap warga yang masuk di Mamasa. Sehingga jika ada pelintas yang dinyatakan reaktif, tim medis yang tergabung dalam Satgas sigap melakukan swab test dan bahkan jika bukan merupakan warga Mamasa, akan dikembalikan ke daerah asalnya,” ujar dr Hajai.

Lanjut, jika ada pasien yang dinyatakan terkonfirmasi positif, tim medis akan langsung melakukan tracing terhadap kontak erat dengan pasien dan langsung melakukan pemeriksaan.

Pada pertengahan bulan September lalu, terdapat klaster Covid-19 di Desa Balla Kecamatan Balla namun berhasil diintervensi oleh Dinas Kesehatan. Sehingga klaster Covid-19 saat itu hanya berjumlah 28 orang. Hal itu merupakan keberhasilan Pemkab Mamasa dalam memutus mata rantai Covid-19. Meskipun itu tentunya tidak terlepas pula dari kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Terbukti bahwa Mamasa satu-satunya Kabupaten terendah kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Sulbar. (*)

Komentar

News Feed