oleh

Kasus Dugaan Korupsi di KPU Sulbar, Polisi Tetapkan Sembilan Tersangka

MAMUJU – Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskirm) Polresta Mamuju, akhirnya menetapkan sembilan orang tersangka dalam dugaan korupsi anggaran publikasi kampanye DPD, di KPU Sulbar, tahun 2019.

Meski dalam prosesnya sempat meredup, namun pada akhirnya polisi bisa menetapkan tersangka setelah dua tahun berproses di meja penyidik. Saking lamanya, kasat reskrim polresta Mamuju sempat berganti sebanyak dua kali dan kapolresta Mamuju, berganti satu kali.

Jumlah tersangka tersebut lebih banyak dari yang pernah diungkapkan mantan Kasat Reskrim Polresta Mamuju, Alm. AKP Syamsuriyansah, yang pernah menyebutkan ada tujuh calon tersangka dalam kasus itu.

Kasat Reskrim Polresta Mamuju, AKP Pandu Arief Setiawan mengatakan, penetapan tersangka berdasarkan gelar perkara yang dilakukan sekira satu bulan lalu. Polisi menemukan ada indikasi pelanggaran hukum.

Dalam kasus tersebut juga telah dilakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh BPKP Perwakilan Sulbar berdasarkan laporan hasil audit nomor: SR-102/PW32/5/2021 tanggal 20 Mei 2021. Diperoleh nilai kerugian negara mencapai Rp 1.869.609.000.

“Kita sudah tetapkan, ada sembilan orang tersangka dari kasus KPU itu. Itu untuk saat ini, tidak tahu nanti kedepan bagaimana. Ada yang dari saksi kemudian jadi tersangka. (Kalau komisioner, red) saya tidak tahu, nanti kita lihat,” kata AKP Pandu, di Polresta Mamuju, Kamis 9 September.

Hanya saja, AKP Pandu, belum mau membeberkan siapa saja yang termasuk dalam sembilan orang tersebut. Ia berjanji bakal merilis kasus tersebut dalam waktu dekat ini. “Belum ada yang ditahan, mereka masih kooperatif,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, penyidik sedang memaksimalkan mengumpulkan sejumlah kerugian negara dari para tersangka yang ditimbulkan dari perkara tersebut. Penyidik juga masih terus sementara memeriksa para tersangka.

“Kerugian negara sekira Rp 1,8 miliar. Kami masih menunggu tersangka mengembalikan uang-uang itu. Karena memang harus dikembalikan. Makanya kalau sudah terkumpul kerugiannya baru saya mau rilis,” sebut.

Dari data yang dihimpun Radar Sulbar, KPU Sulbar pada 2019 lalu menganggarkan kegiatan berupa Belanja Fasilitasi Jasa Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD RI Untuk Iklan Kampanye Media Elektronik/TV dengan pagu anggaran Rp 2.740.500.000.

Dalam kegiatan itu, Sekretaris KPU Sulbar, Ba yang menjabat saat itu menetapkan beberapa pihak. Dirinya sendiri bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), IR sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ro sebagai Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM, Ru sebagai bendahara pengeluaran, Ha dan Ra sebagai staf pengelola keuangan serta Bus sebagai pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah, DA dan AE sebagai pejabat penerima hasil pekerjaan.

Di bagian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), RKJ sebagai kepala UKPBJ, AA sebagai sekretaris UKPBJ dan Dj sebagai admin agensi. Kepala UKPBJ, RKJ pada saat itu menetapkan Kelompok kerja (Pokja) pemilihan, yakni AA sebagai ketua, RR sebagai sekretaris dan GR sebagai anggota. (ajs)

Komentar

News Feed