oleh

Karang Taruna Polman Kisruh, Tolak Pengukuhan Pengurus Baru

POLEWALI — Rencana pengukuhan pengurus Karang Taruna Kabupaten Polewali Mandar (Polman) yang baru periode 2021-2026 menjadi polemik. Jika pengukuhan tersebut dilaksanakan, maka dualisme kepengurusan Karang Taruna Polman bakal terjadi. Karena saat ini periode kepengurusan yang diketuai Fariduddin Wahid belum berakhir.

Sehingga rencana pengukuhan pengurus baru tersebut mendapat penolakan dari Ketua Karang Taruna Kabupaten Polewali Mandar, Fariduddin Wahid. Ia menilai ada upaya penguasa untuk membenturkan pengurus satu dengan yang lainnya.

Fariduddin Wahid mengatakan dalam berorganisasi ada aturan yang dipedomani. Menurutnya kepengurusan yang akan dikukuhkan tidak memiliki legalitas. Karena kepengurusan Karang Taruna Polman sudah terbentuk dengan mengantongi SK Bupati Polman nomor 786 tahun 2019 yang berlaku hingga 2024 mendatang yang diketahui oleh Bupati Polman dan ditandangani oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

“Kalau pengukuhan ini tetap dilaksanakan, maka ini adalah bentuk dari pada upaya penguasa untuk membenturkan kita satu dengan yang lainnya. Karena kami terlebih dahulu diberikan SK yang berlaku 2019-2024,” terang Fariduddin Wahid di Cafe Indah Alun Alun Polewali, Minggu 3 Januari 2021.

Lanjutnya, untuk mengugurkan kepengurusan ini ada kaidah didalam Karang Taruna. Yang mesti melakukan temu karya luar biasa terlebih dahulu untuk melakukan proses pergantian ketua dan pengurus. Tapi ini mesti diusulkan oleh pengurus dan persetujuan dua pertiga tingkat dibawahnya baru boleh dilaksanakan temu karya luar biasa.

Lebih jauh dijelaskan, temu karya luar biasa baru boleh dilakukan apabila dalam kurung waktu satu tahun kepengurusan Karang Taruna tidak melakukan aktifitas selama setahun. Sementara kegiatan di Karang Taruna ini tetap berjalan dan dilakukan beberapa pelantikan di tingkat kecamatan dan desa.

Mantan Ketua DPRD Polman ini menyampaikan yang melaksanakan temu karya luar biasa tersebut bukan pengurus Karang Taruna melainkan pemerhati Karang Taruna. Namun Ia tak menampik ada beberapa pengurus yang terlibat.

Ia juga menjelaskan jika seharusnya apabila ada pengurus baru yang dikukuhkan mestinya SK pengurus lama dicabut terlebih dahulu. Rencananya, pengurus karang taruna Polman akan melakukan rapat terbatas menyikapi munculnya pengurus baru yang undangan pengukuhannya sudah beredar.

Fariduddin berharap agar Bupati Polman memerintahkan Kepala Dinas Sosial selaku pembina untuk memanggil dan memfasilitasi pertemun. “Saya akan meletakkan kepengurusan ini apabila sesuai dengan mekanisme. Kita siap menyerahkan kepengurusan ke pengurus yang baru. Parah ini pimpinan jika melakukan penggantian tanpa alasan yang jelas,” tandasnya.

Sekertaris Karang Taruna Polman Lukman Hakim juga menyayangkan munculnya rencana kepengurusan tandingan. “Jika kondisi ini dibiarkan maka kedepannya akan melahirkan generasi yang tidak kapabel. Keinginan kami sebenarnya kami ingin memberikan pelajaran yang sifatnya normatif dan edukatif namun kondisi yang tidak diinginkan ini terjadi,” jelasnya.

Ia berharap apapun dinamika yang terjadi dapat dibicarakan secara bersama-sama sehingga terjadi pemufakatan yang tidak ada tersakiti didalamnya. (arf/mkb)

Komentar

News Feed