oleh

Kanwil Kemkumham Perkuat Sinergitas dengan Pemda

MAMUJU–Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat akan memperkuat sinergitas dengan pemerintah daerah, khususnya terkait produk hukum yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan tidak menghambat investasi.

“Untuk menyukseskan prioritas kerja Presiden Joko Widodo, sesuai petunjuk Menkumham Yasonna H Laoly, yakni pembangunan SDM, penyederhanaan regulasi dan birokrasi serta transformasi ekonomi, kami akan bersinergi dengan pemda agar produk hukum daerah berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan tidak menghambat investasi,” kata Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar Harun Sulianto di Mamuju, Sabtu.

Kanwil Kemenkumham Sulbar kata Harun, telah melakukan berbagai kebijakan untuk memangkas birokrasi agar pelayanan publik cepat dan bebas KKN, di antaranya layanan antar paspor, mobile unit paspor di Kabupaten Pasangkayu oleh Imigrasi Mamuju, layanan daring untuk pembuatan paspor, remisi/bebas bersyarat narapidana dan fidusia.

“Saat ini Kanwil Kemenkumham dan Imigrasi Mamuju dalam proses penilaian Kemenpan RB untuk menjadi Satuan Kerja (Satker) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Ke depan, semua satker yang ada layanannya berbasis WBK dengan inovasi sesuai situasi setempat,” katanya.

Di bidang transformasi ekonomi, kata Harun, akan ditingkatkan layanan pendaftaran merek, hak cipta, indikasi geografis, badan hukum, pengawasan jasa notaris untuk mencegah tindak pidana pencucian uang. “Kanwil Kemenkumham Sulbar akan mendukung operasionalisasi Pelabuhan Internasional Silopo di Polewali Mandar,” ujarnya.

Untuk meningkatkan kualitas SDM, kata dia, akan diperbanyak e-learning, pembinaan jabatan fungsional, pelatihan dan mentoring bagi petugas, serta pelatihan keterampilan untuk napi agar dapat berproduksi dan menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). (ant)

Komentar

News Feed