oleh

Kantor Lurah dan Pustu Dipagari Kawat Berduri

POLEWALI – Kantor Lurah dan Pustu Kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali dipagari kawat berduri oleh ahli waris Puang Sadda Andi Matalitti yang mengklaim lahan tersebut miliknya.

Tiga fasilitas umum yakni Kantor Kelurahan, Pustu dan lapangan sepakbola di Kelurahan Takatidung disegel dengan memasang pagar berduri oleh warga yang mengklaim lahan tersebut miliknya.

Dari pantauan diatas lahan yang di pagari kawat berduri tersebut bertuliskan “tanah ini milik Puang Sadda Andi Mattalitti”.

Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Takatidung Irwan mengatakan pihak Kelurahan Takatidung sudah melakukan mediasi dengan ahli waris keluarga yang mengklaim. Namun tidak titik temu karena yang menggugat ini juga menunjukkan surat bukti keterangan. Surat keterangan tersebut tertera 1989, sementara sertifikat lahan Kelurahan terbit sejak 1990-an.

“Penyegelan mereka lakukan setelah dilakukan mediasi beberapa hari libur kemarin sekira Kamis lalu. Namun karena tidak ada titik temu karena kedua belah pihak memperlihatkan bukti yang sama-sama kuat,” jelas Irwan saat ditemui di Kantor Lurah Takatidung Senin 28 Desember.

Lanjutnya, dari sisi Lurah selaku keluarga dari Andi Sipakkari juga menunjukkan bukti berupa rinci surat tanah dari Andi Sipakkari. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggugat dan Lurah Takatidung masih merupakan keluarga dekat.

Irwan juga menyampaikan, jika penyegelan ini tidak berdampak pada pelayanan di Kelurahan Takatidung.

“Pelayanan tetap jalan dan tidak terganggu dengan adanya pemagaran yang dilakukan oleh penggugat,” jelas Irwan.

Ditempat yang sama, petugas Pustu Takatidung Bidan Ayu menyampaikan selama di segel pelayanan di Pustu tetap jalan. “Masyarakat tetap datang memeriksakan kesehatannya,” jelasnya.

Terpisah salah seorang keluarga ahli waris Puang Sadda Andi Mattalitti, Muhammad Azhar saat dikonfirmasi mengaku pihaknya memiliki bukti kepemilikan berupa surat Ipeda tahun 1974 serta surat ahli waris yang menunjukkan batas batas tanah tersebut seluas 78 hektare.

“Dulu itu kakek kami meminjamkan tanah tersebut untuk pembangunan kantor sementara Desa Takatidung dan Pustu serta gudang pupuk waktu jaman Andi Sipakkari jadi kepala desa. Kami memiliki surat waris dan ipeda dengan batas batas yang jelas,” ujar Muhammad Azhar.

Selain itu waktu renovasi pertama kantor kelurahan keluarganya juga sempat menegur karena tidak ada izin. Termasuk ahli waris Puang Sadda tidak pernah melakukan jual beli atau hibah untuk tanah yang diatasnya berdiri Kantor Kelurahan, Pustu maupun lapangan.

“Waktu zaman Lurah Takatidung Pak Sudibyo pernah menemui keluarga kami untuk mencari penyelesaian lokasi tersebut. Tapi keluarga kami tidak mau. Sehingga kami pertanyakan alas hak dari penerbitan sertifikat yang diklaim pemerintah. Karena keluarga kami tidak pernah melakukan hibah maupun jual beli,” jelasnya.

Karena menurutnya berdasarkan surat Ipeda maupun surat ahli waris lebih dulu terbit dibanding sertifikat yang diterbitkan jika ada. Karena saat pertemuan di kantor lurah tidak diperlihatkan sertifikat hanya pengakuan ada sertifikatnya.

“Kami lakukan pemagaran tetapi tidak mengganggu pelayanan publik di kantor lurah maupun pustu. Kami juga menunggu diskusi dengan pemerintah terkait masalah tanah tersebut,” tandasnya. (arf/mkb)

Komentar

News Feed