oleh

Juliari Batubara Divonis 12 Tahun, Penasihat Hukum-JPU Kompak Pikir-pikir

JAKARTA – Penasihat hukum mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyatakan pihaknya pikir-pikir untuk menyikapi putusan 12 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim kepada kliennya dalam kasus suap bansos Covid-19 Jabodetabek.

“Kami sudah berdiskusi dengan terdakwa untuk menentukan sikap, kami akan mencoba lebih dulu pikir-pikir,” kata Maqdir Ismail selaku Penasihat Hukum Juliari Batubara, Senin (23/8).

Maqdir mengatakan pihaknya akan mempelajari dan melihat kembali bunyi putusan dan alasan-alasan didalam putusan tentang penerimaan sejumlah uang sebelum menentukan sikap.

Sementara, jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu putusan hakim, untuk langkah hukum selanjutnya.

“Kami menggunakan waktu untuk mempelajari putusan dalam tujuh hari,” kata jaksa.

Diketahui, Juliari Peter Batubara divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Ia dinyatakan terbukti menerima suap senilai Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

Di antara suap yang berasal dari 109 perusahaan tersebut, Juliari menerima sebanyak Rp1,28 miliar dari Harry van Sidabukke dan Rp1,95 miliar dari Ardian Iskandar M.

Atas perbuatannya Juliari terbukti melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (riz/fin)

Komentar

News Feed