oleh

Jelang Pelantikan Tina-Ado, Pejabat Ajukan Permohonan Pindah Tugas

MAMUJU – Sebagian pejabat Pemkab Mamuju dikabarkan telah mengajukan permohonan pindah tugas ke Pemprov Sulbar atau ke kabupaten lain menjelang kepemimpinan Sutinah Suhardi dan Ado Mas’ud.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Mutasi, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Mamuju, Munir, Minggu 21 Februari.

Jelang Pelantikan Tina-Ado, Pejabat Ajukan Permohonan Pindah Tugas

“”Iya. Ada beberapa pejabat yang pindah. Ketentuan mutasi sudah diatur dalam Peraturan BKN (Badan Kepegawaian Negara, red) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi,” ” kata Munir, kepada Radar Sulbar, kemarin.

Namun, Munir enggan merinci siapa dan berapa jumlah pejabat yang mengajukan diri pindah tugas. Terutama pejabat eselon II dan setingkat di bawahnya. Munir mengaku masih ingin memastikan datanya. “Dicek dulu data dan statusya,” singkat Munir.

Kepala UPT Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mamuju, Jais menyebutkan, bukan hal baru ketika ada pejabat daerah yang berpindah lantaran tidak memiliki visi yang sama dengan pemimpin baru di suatu daerah.

Pegawai negeri yang hendak pindah ke kabupaten lain atau naik ke tingkat provinsi, semuanya berproses di BKN dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Biass begitu. Yang jelas kalau kasusnya seperti ketidakpuasan atau ketidaknyamanan bukan diusulkan oleh instansi. Tetapi keinginan perorangan. Sifatnya pribadi,” sebutnya.

Namun, lanjut Jais, permohonan pengajuan pemindahan tidak berproses di Kantor UPT BKN Mamuju, melainkan di Kantor Regional BKN di Makassar.

Ketentuan pengajuan mutasi sudah diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019. Dalam pasal itu ASN diwajibkan melengkapi beberapa berkas persyaratan.

Seperti surat permohonan mutasi dari ASN yang bersangkutan, surat usul mutasi dari instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki, surat persetujuan mutasi dari instansi asal dan sebagainya.

Dalam Pasal 7 dijelaskan mutasi ASN antar kabupaten atau antar provinsi ditetapkan oleh Mendagri setelah memperoleh pertimbangan teknis Kepala BKN atauKepala Kantor Regional BKN. (m2/jsm)

Komentar

News Feed