oleh

Jangan Tumpuk Program di Akhir Tahun

MAMUJU — Pemerintah daerah tak boleh lagi menumpuk program di akhir tahun. Kebiasaan ini seharusnya sudah ditinggalkan. Khususnya terkait realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Itu menjadi pembahasan pertemuan antara Kepala Kanwol Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulbar dengan Gubernur Ali Baal Masdar di Rujab Gubernur Sulbar.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar, Imik Eko Putro mengatakan audiensi diawali informasi terkait kondisi Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana Kemenkeu pasca Gempa. Selanjutnya mengenai laju pertumbuhan ekonomi, realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan APBD.

Imik menjelaskan, akselerasi penyaluran anggaran APBN/APBD menjadi hal wajib disegerakan. Pihaknya berharap Pemprov dapat mendorong seluruh pemkab di Sulbar untuk mempercepat penyerapan anggaran.

Disebutkan Realisasi APBN di wilayah Sulbar hingga 17 Maret 2021 secara agregat baru mencapai Rp 694,14 miliar atau 12,67 persen dari total pagu Rp 5,47 triliun. Sedang realisasi DAK Fisik, Dana Desa, dan BOS baru mencapai Rp 125,71 miliar atau 7,07 persen dari total alokasi sebesar Rp 1,77 triliun.
“Sementara, Sulbar sendiri diperhadapkan pada double disaster, pandemi dan gempa bumi Januari lalu. Ini akan menjadi tantangan yang sangat berat bagi pemda di wilayah Sulbar,” ucap Imik.

Mengatasi masalah itu, Pemda harus melakukan upaya ekstra dan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan. Sebab itu, melalui pertemuan kemarin Imik pun memberikan Kajian Fiskal Regional (KFR) tahun 2020 kepada Gubernur.

“KFR ini produk analisis kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah di wilayah Sulbar. Diharapkan agar KFR tersebut menjadi salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan anggaran di Pemprov Sulbar,” tutup Imik. (imr/rul)

Komentar

News Feed