oleh

Jabatan Eselon Ada yang Kosong, Mutasi Bupati Terganjal Aturan

MAJENE – Dua jabatan eselon II (Dua) di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Majene lowong. Menyusul pejabat sebelumnya memasuki masa purnabakti atau pensiun. Kekosongan ini dinilai memengaruhi kinerja dan pelayanan.

Jabatan eselon dua yang lowong di Pemkab Majene diantaranya Sekretaris Kabupaten (Sekkab) yang sudah dua tahun dijabat pelaksana tugas (Plt). Selain itu, jabatan Asisten Administrasi Umum atau Asisten III (Tiga) juga lowong. Selain itu beberapa pimpian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan memasuki masa pensiun akhir tahun ini. Selain eselon II, jabatan eselon III dan IV juga banyak yang lowong.

Kepala BPKPSDM Majene Andi Pawelloi mengakui sejumlah jabatan eselon II, III dan IV lingkup Pemkab Majene lowong karena pejabatnya sudah memasuki masa pensiun dan ada juga meninggal dunia serta pindah tugas.

“Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut pemkab telah menunjuk pelaksana tugas. Untuk mengangkat pejabat definitif ada proses lelang jabatan yang memakan waktu antara dua hingga tiga bulan,” terang Andi Pawelloi.

Sementara itu, Bupati Majene masih terganjal aturan jika ingin melakukan mutasi sebelum enam bulan masa jabatannya. Bupati hanya bisa melakukan pengisian jabatan tetapi harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Saat ini bupati belum bisa melakukan mutasi. Nanti setelah enam bulan setelah dilantik baru bisa. Hanya bisa melakukan pengisian jabatan tetapi harus ada izin dari Mendagri,” ujar Andi Pawelloi saat ditemui, Kamis 12 Agustus.

Kata dia, sementara untuk pengisian jabatan Sekkab Majene saat ini masih berposes di Kemendagri Jakarta.

“SK belum ditandatangani Mendagri akibat adanya PPKM,” terangnya.

Andi Paweloi menambahkan tahun ini ada dua lagi pimpinan OPD yang akan pensiun dan satu asisten.

“Untuk mengisi kekosongan jabatan itu, bupati akan menunjuk plt,” ungkapnya.

Sesuai Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 820/6923/SJ tentang Larangan Penggantian Pejabat. Dalam pasal 71 ayat (2) disebutkan, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota, dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Kecuali, mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Termasuk, enam bulan setelah selesai penetapan pasangan calon pemenang Pilkada larangan mutasi oleh kepala daerah juga masih berlaku sama.

Salah seorang pejabat yang enggan disebut namanya mengaku prihatin adanya kekosongan sejumlah jabatan di Pemkab Majene. Padahal untuk mengisi jabatan tersebut harus dilakukan lelang jabatan.

“Saya sebagai pejabat, prihatin lihat kondisi ini,” ucapnya.

Kata dia, lelang jabatan itu dibutuhkan waktu sekitar dua atau tiga bulan. Belum lagi jabatan eselon tiga dan empat banyak yang kosong akibat meninggal dan pensiun.

“Sayangnya memang bupati baru dilarang melakukan mutasi selama enam bulan kecuali mendapat izin dari Mendagri seperti di Kabupaten Mamuju,” tandasnya. (rur/mkb)

Komentar

News Feed