oleh

IPW: Yasonna Seolah Lupa Korupsi Adalah Kejahatan Luar Biasa

JAKARTA–Indonesia Police Watch (IPW) menolak keras rencana pembebasan narapidana korupsi di tengah pandemi Covid-19. IPW menilai tidak ada pembenaran yang bisa digunakan untuk menjalankan rencana ini.

‘IPW mengecam keras adanya wacana untuk membebaskan para napi koruptor dengan dalih wabah Covid-19. Apapun alasannya, membebaskan napi koruptor adalah sebuah kejahatan baru oleh oknum pejabat negara,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane, kepada wartawan, Jumat 3 April.

Neta mengatakan, korupsi sudah menjadi benalu bagi bangsa Indonesia. Para pejabat tak pernah jera melakukan kejahatan tersebut. Oleh karena itu dia heran ketika para koruptor ini berencana dibebaskan. ”Padahal Menkumham belum pernah memaparkan Lapas mana yang sudah terkena wabah Korona. Seolah Menkumham lupa bahwa korupsi, sama dengan terorisme dan narkoba adalah kejahatan luar biasa,” jelasnya.

Atas dasar itu, IPW meminta kepada semua pihak menolak rencana ini. Pembebasan hanya boleh dilakukan kepada narapidana dengan kasus pidana ringan. Itu pun harus dilakukan selektif.

Aspek yang harus diperhatikan Menkumham Yasonna Laoly yaitu, usia napi di atas 60 tahun, napi dalam keadaan sakit-sakitan, napi dengan sisa masa hukuman di bawah 1 tahun, dan napi dengan kejahatan ringan. ”Sedangkan napi residivis, pembunuh, perampok, pemerkosa, bandar narkoba, teroris dan koruptor jangan sekali-kali dibebaskan,” pungkas Neta.

Jika mereka dibebaskan, dikhawatirkan mereka akan mengulangi perbuatannya. Dengan begitu mereka akan kembali menjadi predator masyarakat luas.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal ini sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Yasonna menilai keputusan itu tak lepas dari kondisi Lapas di Indonesia yang sudah melebihi kapasitas sehingga rawan terhadap penyebaran virus korona. Yasonna merinci, setidaknya empat kriteria narapidana yang bisa dibebaskan melalui proses asimilasi dan integrasi melalui mekanisme revisi PP tersebut. (jwc)

Komentar

News Feed