oleh

Interpelasi Setelah Dijawab Oleh Gubernur

SIDANG paripurna DPRD Sulbar berkaitan interpelasi terhadap gubernur dengan agenda mendengarkan jawaban atas pertanyaan interpelasi telah berlangsung pekan lalu, Senin 16 Agustus 2021.

Paripurna yang dihadiri anggota DPRD, gubernur dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu memang baru sebatas mendengarkan jawaban gubernur.

Berdasarkan Tatib DPRD Sulbar, pada pelaksanaan hak interpelasi, sidang-sidangnya akan melewati sidang pengambilan keputusan pengajuan interpelasi, sidang pembacaan materi interpelasi, mendengarkan jawaban interpelasi, dan sidang menyatakan keputusan (menerima atau keputusan lain di luar dari menerima jawaban interpelasi).

Tanggapan balik dari para anggota DPRD merupakan agenda yang sedang berproses pekan ini. Yakni sidang paripurna penyampaian pandangan fraksi atas penjelasan gubernur dan penetapan pandangan DPRD atas jawaban gubernur terhadap interpelasi.

Apa yang dapat dikemukakan terkait interpelasi setelah dijawab gubernur? Dengan didasarkan pada kemungkinannya, maka akan membawa kepada pertanyaan-pertanyaan; apakah pembicaraan pada tingkat fraksi pada akhirnya akan memiliki keselarasan satu sama lain.
Keselarasan dimaksud adalah adanya pandangan yang sama yakni pandangan yang berujung pada konteks dapat menerima jawaban gubernur.

Dapat menerima tentu karena memiliki alasan (norma) yang secara terang tak membutuhkan lagi penafsiran lebih dalam. Dapat menerima karena dilihat dengan gamblang sehingga dengan pandangan awam pun selekasnya bisa memahami alasan yang termuat dalam jawaban gubernur.

Pertanyaan berikut, apakah pembicaraan pada tingkat fraksi juga akan memiliki keselarasan satu sama lain terhadap konteks tidak dapat menerima jawaban gubernur. Keselarasan atas pandangan fraksi yang disandarkan pada alasan yang sama atau setidak-tidaknya memiliki kesamaan untuk tidak disebut memiliki perbedaan dalam pandangan.

Sehingga mencapai kesimpulan yang benar-benar selaras dan tiba pada keputusan tidak dapat menerima jawaban gubernur dengan tanpa diikuti keraguan sedikitpun.

Pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan di atas maka setidaknya akan memberikan kemungkinan apa yang akan berkembang dalam pelaksanaan rapat paripurna dengan agenda menetapkan keputusan DPRD atas jawaban gubernur terhadap interpelasi.

Juga dengan pertanyaan ini akan memberikan kemungkinan tambahan. Termasuk dalam melihat konsistensi antara pertanyaan interpelasi dan jawaban gubernur, yang keduanya harus saling terjelaskan dan tidak berakibat sumir dengan mengatakan dapat menerima sementara seharusnya belum dapat diterima. Ataupun sebaliknya, sebetulnya dapat diterima tetapi diputuskan belum dapat diterima.

Mengetengahkan permasalahan interpelasi setelah mendapatkan jawaban gubernur dengan mengaitkan pertanyaan serta kemungkinan yang disebutkan, maka melihat tipologi maupun karakter kelembagaan (DPR-DPRD), adalah mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan suara mufakat. Yang jika tidak dicapai maka dapat menempuh cara penghitungan suara mayoritas.

Keputusan-keputusan yang diambil meskipun menunjuk pengambilan keputusan dengan mufakat maupun dengan mekanisme suara mayoritas, maka sejatinya yang mendasari keputusannya idealnya dapat diverifikasi, diuji kebenarannya.

Sehingga dengan keputusan mufakat atau dengan mengambil suara mayoritas tidak akan bertentangan dengan logika publik (pemahaman publik). Begitu bertentangan atau jauh dari memenuhi logika publik maka keputusan-keputusan (belum menerima/dapat menerima) akan dipersepsi atau bahkan oleh pandangan publik akan melahirkan spekulasi atau akan segera memicu tanda tanya. Itu sebabnya selalu perlu berjalan seiring antara keputusan yang kelak diambil dengan logika absolut yang dapat dipahami masyarakat kebanyakan.

Pada akhirnya akan dilihat bahwa hak-hak yang dimiliki DPRD termasuk penggunaan hak interpelasi maupun dengan hak lainnya seperti hak menyelidiki (angket), maupun hak menyatakan pendapat, memang dalam pelaksanaannya akan mengundang perhatian.

Perihalnya, karena hak-hak yang dimiliki lembaga DPR/DPRD ini terlebih bila sampai digunakan adalah kerap ditanggapi sebagai langkah politis walaupun hakekatnya adalah berangkat dari pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan.

Olehnya, jika tanggapan yang bernada politis atau lebih dari itu sebisanya karena memang sebagai langkah pengawasan maka hal yang perlu dijaga adalah menuntaskan penggunaan hak tersebut dengan baik.

Berharap interpelasi setelah dijawab oleh gubernur maupun seandainya akan berlanjut dengan hak-hak DPRD berikutnya adalah semuanya dapat berjalan sebagaimana baiknya. Dan yang terpenting adalah di sini kita dapat menimba pelajaran maupun pengalaman baru dalam hubungan kerja antara pemda dengan DPRD di daerah ini. (***)

Komentar

News Feed