oleh

Interpelasi ke Angket, Mungkinkah?

SIDANG paripurna DPRD Sulbar berkaitan dengan interpelasi terhadap gubernur, setelah sebelumnya dilakukan dua kali penundaan (berhubung belum dihadiri oleh gubernur) kembali dilaksanakan hari ini (Senin, 16/8/21). Agendanya tetap sama yakni gubernur diundang untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan interpelasi yang disampaikan oleh para pengusul interpelasi DPRD Sulbar.

Berkenaan penggunaan hak interpelasi ini, setelah menyampaikan jawaban interpelasi, maka sekurang-sekurangnya akan menghadapi dua hal. Hal pertama gubernur setelah menyampaikan jawaban dan jawaban tersebut sesuai persis dengan maksud pertanyaan dari materi interpelasi atau dengan jawaban obyektif, terutama dengan mendasarkan pada kejelasan normatifnya maka kemungkinan besarnya forum interpelasi berada pada tahap keberterimaan (menerima jawaban gubernur).

Hal kedua, bila jawaban gubernur meleset dari hal pertama, maka forum interpelasi akan terbawa kepada kondisi untuk selanjutnya kemungkinan meminta penjelasan atau karena adanya kontra-jawaban yang diterima oleh anggota DPRD. Dalam kondisi ini artinya tidak secara otomatis membantu mengakhiri tanya jawab dalam forum interpelasi.

Diantara kedua hal tersebut di atas, dengan mengaitkan posisi interpelasi, pada akhirnya tidak berada dalam kepastian apakah dengan sendirinya berakhir ataukah tetap berproses dalam konteks tanya jawab. Konteks tanya jawab hingga mencapai titik kesepahaman atau dalam konteksnya dapat berakhir pada ketidakkesepahaman dan kesepakatan oleh forum interpelasi, hingga akan meminta pandangan para anggota DPRD apa yang idealnya dilakukan selanjutnya.

Perhatian terhadap forum interpelasi sebagai salah satu bagian diantara hak angket atau bahkan dengan hak menyatakan pendapat, maka secara subsistem mengandaikan penggunaan hak interpelasi dapat berakhir secara otomatis bila seluruh bagian pertanyaan mendapatkan jawaban dan isi jawaban secara obyektif diterima oleh mayoritas anggota dewan.

Mengaitkan interpelasi ke angket tentunya memiliki prasyarat-prasyarat untuk diantaranya karena dalam interpelasi terjadi penolakan atas jawaban misalnya, maka membutuhkan langkah pendalaman, konfirmasi atau langkah penyelidikan berlanjut. Dalam situasi ini akan menghadapkan kepada kondisi forum interpelasi untuk membawa ke pembicaraan mengenai penggunaan angkat atau hak untuk menyelidiki.

Hak angket sendiri berdasarkan ketentuannya adalah memiliki prosedur yang sama dalam proses mengambil keputusan pembentukannya. Namun dalam bentuk kerjanya adalah akan memperluas penggunaan forum serta issu pendalaman yang hendak diselidiki.

Forum yang diperluas tersebut seperti akan melibatkan para pihak oleh panyelenggara teknis angket (panitia angket) yang diundang. Kehadirian seperti para pakar yang terkait, pihak yang ditengarai terlibat dengan isu yang diselidiki, bahkan dengan pihak lainnya misalnya badan pemeriksa atau lembaga vertikal lainnya, merupakan maksud meluasnya forum angket dibandingkan dengan interpelasi dari sekedar melibatkan kepala daerah dalam hal ini gubernur.

Penggunaan hak angket sendiri berdasar UU 23/ 2014 tentang pemda, DPRD mempunyai tugas pengawasan dalam melaksanakan pemerintahan berdasarkan azas-azas pemerintahan yang baik. Fungsi pengawasan tersebut diatur dalam Pasal 159 UU ini yaitu; “hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara.

Berdasarkan ketentuan ini dihubungkan dengan fungsi DPRD maka dapat melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Akan halnya jika terjadi penyalahgunaan kewenangan kepala daerah maka berdasarkan hak angket DPRD dapat mengajukan hasil penyelidikan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan pengadilan. Adanya putusan pengadilan ini akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Namun hasil penyelenggaraan hak angket tidak serta merta oleh hirarki pemerintahan di atasnya untuk memberhentikan kepala daerah sebelum adanya proses pengadilan yang tetap dan mengikat (inkracht).

Masalah hukum mengenai dugaan pelanggaran kepala daerah yang muncul dari keputusan (rekomendasi angket) yang belum ada putusan pengadilan, tidak dapat berlaku efektif. Suatu dugaan pelanggaran secara hukum kepala daerah tidak dapat dianggap bersalah karena secara hukum harus dibuktikan terlebih dahulu dan diputus oleh pengadilan secara tetap dan mengikat.

Meski demikian, esensi dari penggunaan hak angket sendiri mengandung sisi penting oleh karena peran DPRD dalam melaksanakan hak angket adalah senafas dengan hakekat penting pengawasan. Tujuannya untuk meletakan peran DPRD ke dalam fungsi ini dan penegakan supremasi hukum atau dengan teknis pelaksanaannya untuk memperkuat bukti dan membantu lembaga penegak hukum.

Untuk menjawab interpelasi ke angket mungkinkah ? Halnya tidak akan mengalami otomatisasi. Banyak hal serta proses yang akan dijalani hingga memasuki penggunaan hak angket oleh DPRD.

Mungkinkah akan menggunakan hak angket oleh DPRD pada akhirnya akan terpulang kepada prasayarat-prasyarat maupun dengan kondisi yang akan terjadi. Yang bila proses interpelasi mendapat jawaban obyektif yang dijawabkan oleh gubernur di forum peripurna DPRD Sulbar, maka dalam hal ini akan mengalami kondisi untuk berhenti pada tahap interpelasi dan berakhir sudah proses interpelasi. Namun bila sebaliknya yang terjadi, maka berdasarkan kondisinya akan terbuka lebar untuk menuju kepada penggunaan hak angket oleh DPRD.

Bahwa antara interpelasi hingga ke penggunaan angket (bila toh itu terjadi) maka akan terdapat pelajaran penting terutama dalam melihat hubungan politik antara pemda dan lembaga DPRD di daerah ini. Untuk memahami hakekat hubungan itu berada dalam upaya bersama untuk mengurangi margin “kekeliruan” antara lembaga dalam melaksanakan tugas fungsinya masing-masing. (***)

Komentar

News Feed