oleh

Interpelasi dan Marwah DPRD Sulbar

SIDANG paripurna DPRD Sulbar, 2 Agustus 2021, setidaknya jadi momentum penting, dimana secara resmi dimulainya penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Sulbar.

Oleh anggota DPRD maupun dengan fraksi dinyatakan, mendukung pelaksanaan interpelasi dalam jumlah mayoritas. Kecuali terdapat penolakan satu fraksi, yaitu Fraksi Partai Gerindra.

Dari forum rapat paripurna ini, memunculkan pernyataan menarik salah satu anggota DPRD. Bahwasanya pengambilan keputusan melaksanakan interpelasi (hak bertanya) kepada gubernur, dengan sendirinya akan mengangkat marwah lembaga perwakilan rakyat di daerah. Terutama dalam menjalankan fungsi kontrolnya.

Atas pernyataan itu, tentu memberi pesan kuat kepada publik tentang mandat yang diemban lembaga ini untuk menggunakan salah satu hak para anggota DPRD yang sejatinya bersama dengan itu memang harus mampu menunjukan harga diri (marwah) lembaga lewat penggunaan hak-haknya.

Belum juga karena cenderung selama ini lembaga yang dinilai terhormat ini belum banyak menerima apresiasi positif dari masyarakatnya. Bagaimana pun, pengajuan penggunaan hak interpelasi ini bisa jadi sebagai “bola salju” yang pecahannya dapat ke mana-mana.

Dimana diketahui, penggunaan fungsi kontrol di DPR-DPRD dengan hak dimaksud bisa merupakan pilihan bagi lembaga ini. Apakah dengan penggunaan interpelasi, angket (penyelidikan) maupun selanjutnya hak berpendapat yang mengarah ke pemakzulan kepala daerah.

Bisa sebagai bola salju, sebab penggunaan hak interpelasi dengan hak-hak yang disebutkan bersifat subsistem atau dapat menjadi satu kesatuan untuk berlanjut, kalau tidak menjadi hanya satu pilihan saja. Misalnya hanya akan berhenti pada penggunaan hak interpelasi.

Sementara itu, masalahnya dapat melebar kemana-mana sebab yang menjadi objek masalah adalah persona gubernur. Halmana dalam hukum publik melihat pertanggungan jawab adalah di tangan pejabat yang mengambil keputusan atau kebijakan. Bukan pada daerah sebagai badan hukum. Maka sahlah bahwa sasarannya adalah kepala daerah atau dalam hal ini gubernur.

Ditarik ke soal marwah lembaga DPRD di daerah ini, tentu dapat dipermaklumkan dengan beberapa kondisi. Pertama, penggunaan hak interpelasi ini sebagai pilihan bagi DPRD Sulbar berhubungan dengan fungsi pengawasan atau tugas kontrol oleh lembaga DPRD.

Atas materi yang diajukan anggota DPRD sebagai latar belakang interpelasi, yaitu adanya kebijakan gubernur belum melakukan penerbitan SK terkait belanja hibah dan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat, lembaga non pemerintah dan instansi vertikal dan terealisasinya keputusan gubernur tentang bantuan sapi kurban dan hibah lainnya dalam APBD 2021. Di sini melihat kebijakan gubernur berdampak luas kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, untuk tempo tertentu, baik karena terpenuhinya jawaban oleh pertanyaan (materi interpelasi) maupun sebaliknya maka lebih menunjukan fungsi pengawasan lembaga DPRD untuk selanjutnya menjadi trigger (pemacu) untuk menaikan derajat atau harga diri lembaga ini.

Kedua, momentum penggunaan hak interpelasi secara langsung dapat menciptakan citra dan prestasi yang sangat langka oleh DPRD. Terutama karena dalam sejarahnya baru kali ini terdapat penggunaan hak interpelasi sepanjang sejarah keberadaan DPRD Sulbar.

Baru kali ini bergaung penggunaan salah satu hak anggota DPRD, yang notabene sangat sedikit yang menggunakan di hampir seluruh lembaga DPRD di tanah air. Karena itu, secara langsung maupun tidak, akan berhubungan dengan peningkatan harga diri lembaga ini. Atau secara tidak langsung, nantinya menjadi catatan sejarah penting lembaga ini yang berkaitan dengan prestasi positif dalam jangka waktu panjang.

Terhadap pencapaian marwah ini, maka prosesnya tentu juga tidak serta merta. Untuk mencapainya, tetap membutuhkan kerja pengelolaan atau penanganan agenda dengan serius meliputi; diantaranya dengan menjaga soliditas kelembagaan melalui proses konstitusional (normatif) dan mendapatkan dukungan moral dari lingkungan eksternal masyarakat umum.

Menemukan marwah DPRD Sulbar melalui penggunaan hak interpelasi yang tergolong berkonstribusi terhadap pembelajaran politik lokal, khususnya dalam tata pemerintahan daerah yang demokratis, pada dasarnya kelak ditentukan oleh kualitas proses dalam hubungan “tanya jawab” antara DPRD dengan Gubernur Sulbar.

Dilakukan secara terbuka, bertanggung jawab dan hasil dari proses interpelasi ini oleh masyarakat dapat melihat (mempreverifikasi) kebenarannya baik materi (pengajuan) pertanyaan maupun jawaban yang akan diberikan gubernur. Sebab bila di luar dari itu, bukan tidak mungkin justru bukan berakhir menaikan marwah DPRD namun bisa jadi berlaku sebaliknya. (***)

Komentar

News Feed