oleh

Inisiasi Revisi Perda Pilkades, Dewan Pastikan Tes Wawancara Dihapus

POLEWALI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar pastikan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2017 tentang perubahan Perda Nomor 1 tahun 2015 terkait pemilihan kepala desa. Salah satu pasal yang akan direvisi yakni pelaksanaan tes wawancara sebagai salah satu persyaratan seleksi bakal calon kepala desa.

Dalam revisi Perda nanti, dewan akan menghilangkan aturan pelaksanaan tes wawancara bakal calon kades. Sementara tes tertulis masih dipertimbangkan apakah juga dihapus atau tetap ada.

Ketua DPRD Polman Jupri Mahmud menyampaikan hal itu saat dewan mengelar rapat kerja Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapenperda) bersama dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), HMI dan organisasi masyarakat Lamdes, Selasa 7 September. Rapat kerja Bapenperda ini diadakan DPRD Polman untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait inisiatif dewan untuk melakukan revisi Perda Pilkades.

Wakil Ketua I DPRD Polman Amiruddin menyampaikan revisi Perda Pilkades akan memaksimalkan untuk segera dibahas dengan waktu yang sesingkat singkatnya. Sepanjang sudah memenuhi syarat dan aturan yang berlaku dengan tetap mengupayakan Pilkades dilaksanakan tahun 2021 ini.

“Paling lama satu bulan waktu yang dibutuhkan dalam pembahasan revisi Perda Pilkades ini,” ujarnya.

Amiruddin menambahkan pihaknya fokus untuk mengidentifikasi masalah dengan menghadirkan pemerhati desa memberikan masukan dan masalah yang berkembang di masyarakat.

Legislator PKB ini memastikan persyaratan tes wawancara bagi bakal calon kepala desa dalam revisi ini dipastikan akan dihilangkan. Meski demikian kata Amiruddin hal tersebut tetap akan di konsultasikan dengan tenaga ahli.

“Semuanya akan dikonsultasikan dengan para ahli mulai dari wawancara, tes tertulis dan sebagainya. Sementara ini kita bersepakat wawancara dihilangkan dan tes tertulisnya masih fifty fifty apakah dihilangkan atau tidak,” jelas Amiruddin.

Ia meminta tahapan Pilkades yang sedang berjalan dihentikan sementara waktu selama dalam pembahasan revisi Perda Pilkades. Setelah selesai revisi baru boleh tahapan dilanjutkan. (arf/mkb)

Komentar

News Feed