oleh

Identifikasi Kerusakan Akibat Gempa, Pemprov Percayakan ke Kabupaten

MAMUJU – Pemprov dan Pemkab terdampak gempa di Sulbar bersepakat, urusan data kerusakan bangunan jadi tugas kabupaten.

Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, data yang diolah provinsi adalah data dari Kabupaten. Olehnya, penting agar kabupaten betul-betul melalukan verifikasi lapangan.

Identifikasi Kerusakan Akibat Gempa, Pemprov Percayakan ke Kabupaten

“Ndak ada data provinsi. Sebetulnya yang ada itu data kabupaten. Jadi, kalau data kabupatennya tidak bagus kita juga di provinsi itu menjadi tidak valid,” ujar Idris di Rujab Sekprov, Rabu 3 Februari.

Itu disampaikan tidak lama setelah dirinya memimpin rakor verifikasi data dampak gempa, yang berlangsung di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sulbar, Rabu 3 Februari.

Adapun tugas provinsi adalah kompilasi validasi. Artinya, provinsi melakukan konfrontir dari data yang dilaporkan pihak kabupaten.

“Data itu dikonfrontir apakah betul atau tidak. Mulai dari pengungsian. Apalagi kalau bicara mengenai kerusakan karena itu nanti implikasinya pada keuangan. Termasuk yang berkaitan dengan logistik,” papar Idris.

Sebenarnya provinsi sudah menerima data dari kabupaten. Namun data tersebut sifatnya sementara. Masih perlu menjalani kroscek atau validasi.

“Biasanya yang proses validasi ini memakan waktu lama,” imbuh Sekprov.

Asisten II Pemprov Sulbar, Junda Maulana mengatakan, sudah ada kesepakatan soal jadwal bagi Pemkab untuk melakukan validasi data. Tujuannya agar ada kesatuan data mulai dari kabupaten, provinsi dan instansi vertikal di Sulbar.

“Mengingat kita akan mengajukan data ke pemerintah pusat baik langsung kepada Presiden maupun ke kementerian PU dan Kementerian-kementerian terkait. Paling tidak kita memiliki satu data yang sama sehingga ketika instansi vertikal mengusulkan ke kementerian-nya itu sesuai data kita,” urai Junda.

Junda menambahkan, rapat evaluasi verifikasi data dampak gempa akan kembali bergulir dalam waktu dekat ini.

Jelasnya kata dia, dua hingga tiga hari kedepan validasi data sudah berjalan sekaligus melakukan penginputan ulang kerusakan rumah yang belum tercatat.

“Sekiranya ada yang belum terdata. Kemudian kita akan menyusun laporan dan kita akan melaporkan. Kalau sudah clear (selesai), pak gubernur sendiri berangkat ke Jakarta untuk pertemuan, baik dengan presiden atau pejabat yang dituju,” terangnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanganan Gempa Sulbar, M. Natsir menjelaskan, setelah pendataan, barulah Satgas menurunkan tim analisis.

Bagi masyarakat yang berada di luar rumah karena kondisi rumah tidak layak ditempati lagi maka akan mendapat dukungan berupa Dana Tunggu Hunian. Besarannya Rp 500 ribu per bulan, selama enam bulan.

Bagi yang sakit bakal dibiayai secara terpisah. Sementara keluarga yang meninggal akibat gempa dijanjikan mendapat santunan hingga Rp 15 juta.

“Tim nanti yang menilai wajar dapat dana tunggu atau tidak. Salah satu sesi perpanjangan masa tanggap darurat memang pendataan. Termasuk penyiapan anggaran,” terang Natsir.

KERJA BAKTI MASSAL

Dari Majene, Juru Bicara (Jubir) Satgas Penanganan Gempa Bumi Majene, Sirajuddin mengatakan bahwa pembersihan puing-puing reruntuhan bangunan karena guncangan gempa akan terus dikecangkan.

“Kita sementara koordinasi dengan BNPB untuk melaksanakan kerja bakti massal, kerja bakti massal ini dilakukan bagaimana memulihkan kondisi warga dengan menghilangkan semua bekas atau runtuhan puing-puing rumah,” ujarnya, Selasa 2 Februari.

Kata dia, dengan adanya kerja bakti massal semua runtuhan rumah akan dibersihkan, secara pisikologi akan membantu masyarakat menghilangkan trauma pascagempa.

“Jadwalnya, akan dilaksanakan setelah data-data rumah rusak masuk semua. Kalau data sudah terkumpul semua baru kita sampaikan ke BNPB, agar program PNBP ini bisa kita laksanakan dengan baik,” papar Sirajuddin.

Ketua Satgas Penangan Gempa Bumi Majene, Letkol Inf Yudi Rombe menambahkan, tanggap darurat tahap kedua pascagempa Majene, akan berakhir 4 Februari.

“Olehnya itu kita akan lakukan konsolidasi, pembersihan, pemulihan pisikologis dan kesehatan. Jadi itu yang akan kami utamakan,” singkatnya. (imr/rul)

Komentar

News Feed