oleh

HGU Bakal Diperpanjang, Tuntaskan Konflik Agraria

PASANGKAYU – Beberapa tahun ke depan, Hak Guna Usaha (HGU) bagi lima perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu, akan berakhir.

Kelima perusahaan tersebut yakni, PT Pasangkayu, PT Mamuang, PT Letawa, PT Surya Raya Lestari (SRL 1) dan PT Unggul Widya Teknologi Lestari (UWTL).

HGU Bakal Diperpanjang, Tuntaskan Konflik Agraria

HGU tersebut akan diperpanjang lagi. Olehnya, Pemkab Pasangkayu akan membentuk tim yang akan mengumpulkan data terkait HGU setiap perusahaan perkebunan itu. Baik data administrasi maupun data kondisi di lapangan.

Kata Sekkab Pasangkayu Firman, pengumpulan data dilakukan sebagai bahan acuan Pemkab dalam memberikan rekomendasi perpanjangan HGU nanti.

“Kita bentuk tim kabupaten yang melibatkan unsur terkait. Untuk melengkapi data sebelum HGU diperpanjang lagi. Kita ingin HGU perusahaan nanti tidak menimbulkan masalah di tengah masyarakat. Sehingga perlu betul-betul diidentifikasi sebelum mengeluarkan rekomendasi,” tutur Firman, Selasa 17 November 2020.

Terpisah, saat dimintai tanggapan terkait rencana perpanjangan HGU ini, mantan praktisi hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Firmansyah, mengatakan perpanjangan HGU menjadi momen Pemkab Pasangkayu dan sekaligus menjadi alat uji bagi pemerintah perihal penyelesaian konflik agraria.

Sebab saat ini, salah satu kasus ialah masyarakat adat di Kabupaten Pasangkayu yang tergusur akibat kebijakan di masa lalu. Sekiranya, perpanjangan HGU tidak dipandang hanya sebatas persoalan administrasi semata. Tetapi lebih kepada adanya kewajiban pemerintah menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Yakni pengakuan terhadap masyarakat adat. Selain itu, juga melaksanakan program Land Reform di daerah.

“Jadi sekiranya pemerintah daerah sebelum mengeluarkan rekomendasi, harus memastikan penyelesiaan konflik dengan masyarakat dan adanya pengakuan hak masyarakat. Agar tidak menjadi sengketa di tahun-tahun mendatang,” jelas Firmansyah, Selasa 17 November, via WhatsApp.

Mantan Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa (Hipma) Matra Makassar itu menegaskan, dalam prosesnya nanti pemerintah di minta lebih transparan dan akuntabel serta tidak ada yang ditutupi terkait luas dan batas setiap HGU kepada rakyatnya.

“Yang terpenting adalah memastikan hak-hak masyarakat yang berkonflik, dan adanya pengakuan hak masyarakat adat. Sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” jelas Firmansyah, kemarin. (r3/dir)

Komentar

News Feed