oleh

HET Elpiji 3 Kg di Pasangkayu Naik

PASANGKAYU – Pemkab Pasangkayu menaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas elpiji ukuran tiga kilogram atau gas melon.

Dasarnya, SK Gubernur Sulbar nomor 188.4/264/Sulbar/VI/2021 dan SK Bupati Pasangkayu nomor:356 tahun 2021.

Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setkab Pasangkayu, Ella Wahyuni mengatakan, naiknya HET gas melon merupakan kebijakan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan pendapatan pemilik pangkalan.

“Sebelumnya setiap pangkalan hanya diberikan keuntungan berdasarkan HET Rp 900. Dengan dinaikkan HET, maka pangkalan bakal mendapatkan keuntungan di atas Rp 2.000,” kata Ella, saat sosialisasi HET ke pemilik pangkalan, di aula kantor Camatan Pasangkayu, Rabu (8/9/2021).

Dengan demikian, HET gas melon di Psangkayu adalah Rp 18.500 per tabung. Tapi jarak tempuh pengantaran dari SPPBE ke pangkalan dihitung dengan biaya Rp 20,00 setiap 60 kilometer.

“Ada dua agen elpiji yang menyalurkan gas ke pangkalan, jadi kami bagi dua zona. Sementara harga HET ke setiap pangkalan yang ditetapkan berdasarkan jarak tempuh dari SPPBE,” jelas Ella.

Sehingga kata Ella, harga gas 3 kilogram di setiap kecamatan itu berbeda – beda. Dimana kecamatan Pasangkayu Rp 19.500, kecamatan Pedongga dan Kecamatan Tikke Raya Rp 20.000, kecamatan Bambaira dan kecamatan Bambalamotu Rp 19.000, sementara kecamatan Sarjo Rp 18.500.

Sementara untuk kecamatan Dapurang dan kecamatan Sarudu Rp 20.000, kecamatan Duripoku, Kecamatan Lariang serta Kecamatan Bulu Taba Rp 21.000 dan kecamatan Baras, Rp 20.500.

“Kecamatan Dapurang sampai Bulu Taba itu ditangani oleh Agen PT Gas Ehsan Alam dan melakukan pengisian di SPPBE Papalang, Mamuju. Sementara dari kecamatan Sarjo sampai Tikke Raya ditangani oleh Agen PT Karajae Makmur Lestari yang melakukan pengisian di SPPBE Donggala, Sulteng,” papar Ella.

Ella juga mengingatkan kepada pemilik pangkalan agar mengikuti aturan dengan tidak menjual di atas HET. Jika ketahuan dan ada yang melaporkannya ke Polres, itu terancam pidana 6 tahun penjara dan denda Rp 60 miliar.

“Kami juga menekankan agar tidak melayani kios – kios yang membeli gas subsidi. Kemudian pemilik kios ini menjualnya lagi dengan harga yang sangat tinggi, itu sudah mencekik warga yang tidak mampu. Sehingga setiap pangkalan nantinya itu diwajibkan memasang spanduk dengan mencantumkan HET yang telah ditetapkan,” ungkap Ella.

Sementara Camat Pasangkayu, Hasbi mengaku, bahwa sering ia dapati pangkalan yang nakal dengan menjual gas bersubsidi itu ke kios – kios. Selain itu PNS juga banyak yang tidak tau diri dan ikut antri, padahal sudah jelas aturannya tidak boleh menggunakan gas bersubsidi.

“Tapi kenyataannya, biar orang kaya merasa miskin juga, seperti PNS itu juga ikut mengantri, padahal sudah kita tau itu gas bersubsidi untuk warga yang tidak mampu, kalau PNS juga ikut ambil hak orang miskin, itu sudah haram namanya,” tegas Hasbi, saat mewakili Bupati Pasangkayu, membuka sosialisasi HET gas elpiji 3 kilogram. (asp/jsm)

Komentar

News Feed