oleh

Harun Masiku Sudah 32 Hari Kabur, KPK Dinilai Tak Bernyali

JAKARTA–Tersangka kasus pemberi suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Fraksi PDI Perjuangan, Harun Masiku hingga kini belum juga ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sudah 32 hari politikus PDIP itu menjadi buronan KPK.

Direktur Pusat Studi dan Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari menilai, pimpinan KPK tidak berniat menangkap Harun. Firli Bahuri Cs dinilai tak bernyali terhadap koruptor. ”Pimpinan KPK tidak berniat menangkap, karena tidak meminta izin kepada Dewas. Sehingga terlihat bahwa KPK di bawah Firli kian tidak bernyali terhadap koruptor,” kata Feri dalam keterangan tertulisnya, Senin 10 Februari.

Feri pun memandang, Dewan Pengawas KPK tidak memperlihatkan sikap mampu mengoreksi tindakan pimpinan dalam kasus ini. Dewas terlihat diam selama Firli Cs menjabat. ”Dewas tidak memperlihatkan sikap mampu mengoreksi tindakan pimpinan,” sesal Feri.

Oleh karena itu, aktivis antikorupsi ini meyakini pelarian Harun Masiku sudah terencana dengan baik. Meskipun muncul narasi KPK meminta bantuan Polri untuk menangkap Harun Masiku. ”Bukan tidak mungkin pola seperti ini telah terencana dengan baik,” jelas Feri.

Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri mengaku belum ada informasi terbaru terkait penangkapan Harun Masiku. Padahal, politikus PDI Perjuangan itu telah menjadi buronan, setelah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dalam kasus proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

”Ya kita memang belum ada update yang bisa disampaikan, tetapi proses pencarian terus dilakukan sampai hari ini. Jadi belum ada yang terbaru untuk kami sampaikan ke teman,” kata Ali Fikri.

Ali membantah, belum juga tertangkapnya Harun Masiku kegagalan bagi kinerja KPK. Menurutnya, tim dari KPK dibantu dengan aparat kepolisian masih mencari keberadaan Harun. Meski memang Harun telah berada di Indonesia Sejak Selasa 7 Januari, lalu.

”Jadi tidak bisa disimpulkan ini adalah sebuah kegagalan, tetapi ini adalah proses yang masih berjalan dan terus dilakukan, proaktif KPK termasuk peran serta masyarakat ketika mengetahui ditunggu juga infonya di call center 198 atau di informasi lain yang kemudian sebagai bentuk informasi yang kita dapat tindak lanjuti,” tukas Ali.

Harun diduga merupakan salah satu kunci terkait perkara yang diduga melibatkan petinggi PDIP. Penyidik lembaga antirasuah hingga kini masih mendalami asal-usul uang Rp 400 juta yang diberikan untuk Wahyu Setiawan melalui sejumlah perantara.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.

KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI, menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. (jwc)

Komentar

News Feed