oleh

Harga TBS Sawit Bervariasi

PASANGKAYU – Penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Sulbar harus menunggu pekan depan. Petani semakin resah.

Sementara pihak perusahaan ada yang sudah menaikkan harga TBS, adapula yang bertahan dengan harga lama.

Rapat penetapan harga TBS sawit oleh tim pemerintah daerah bersama pihak perusahaan, tak membuahkan hasil.

Kondisi ini menuai keluhan dari petani sawit. Salah satunya, petani kelapa sawit di Desa Kulu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, Mirban.

Menurutnya, harga TBS selama ini begitu mencekik. “Sekarang ini sawit saya dihargai Rp 710.00 oleh pengepul, karena kita tidak langsung ke perusahaan,” ujarnya.

“Harga itu bukan hanya saya yang merasakannya, tapi semua petani sawit di desa ini bahkan desa tetangga juga merasakannya,” imbuh Mirban, Kamis 18 Juni.

Dia menekankan, harga sawit sangat tidak sesuai dengan harga bahan pokok yang disebut terus menanjak.

Apalagi jika dibandingkan harga TBS sawit di daerah lain, seperti Kalimantan yang menurutnya jauh berbeda dengan Sulbar.

“Saya ada keluarga di Kalimantan disana. Harga sawit disana Rp 1.200 lebih, sementara petani disini hanya dibelikan Rp 710. Sehingga saya berharap pemerintah kita lebih seriuslah menangani harga sawit ini. Supaya kita bisa juga sejahtera,” bebernya.

Sementara Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasangkayu, Mujahid mengatakan, penyebab tidak adanya kesepakatan harga terbaru kelapa sawit, karena pihak perusahaan tak memberikan data invoice mereka.

Katanya, pada dasarnya pemerintah provinsi dan kabupaten ingin menaikkan harga kelapa sawit petani seperti halnya di daerah Sulteng, Kalimantan dan Sumatera.

“Bagaimana kita mau tetapkan harga sementara kita tidak memiliki dasar. Kita mau tetapkan pihak perusahaan tidak mau memberikan data invoice, karena kita mengacu kesitu,” tutur Mujahid, via telepon Kamis, 18 Juni.

Katanya, alasan pihak perusahaan tidak memberikan data invoice tersebut karena rahasia.

Sementara mereka telusuri ke perusahaan kelapa sawit di Sulteng dan Kalimantan, invoice perusahaan itu dibuka secara gamblang.

Lebih jauh ia menjelaskan, sumber masalah disini sehingga tidak adanya harga TBS kelapa sawit terbaru itu dari perusahaan bukan dari pemerintah.

“Alasannya itu invoice perusahaan tidak bisa dilihat. Tapi tanggal 23 pekan depan kita akan kembali rapat penetapan harga, dengan mengacu data yang dimiliki oleh pemasaran bersama di Jakarta dan sekarang ini sedang berproses,” jelasnya.

Diketahui, penetapan harga salah satu komoditi andalan Sulbar ini, harus berpedoman pada Permentan 01/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

HARGA BERVARIASI

Meski belum adanya penetapan harga TBS kelapa sawit Sulbar terbaru, PT Unggul Widya Teknologi Lestari (UWTL) telah memberlakukan kebijakan tersendiri. Pihak perusahaan mendongkrak harga.

Menurut Humas PT Unggul, Guntur Yasin, mereka telah menaikan harga TBS sawit, meski belum ada penetapan bersama dengan pemerintah.

“Gimana penetapan harga tertuda terus dan ini sudah dua kali. Tapi kami sudah menaikkan harga TBS menjadi Rp 1.100 per kilo,” terang Guntur Yasin, kemarin.

Sementara anak perusahaan PT Astra Agro Lestari di Sulbar, Seperti; PT Pasangkayu, PT Mamuang, PT Letawa, PT Surya Raya Lestari I dan PT Surya Raya Lestari II, masih mengacu ke harga TBS yang lama.

Menurut CDAM PT Astra Agro Lestari area Celebes I, Teguh Ali, harga TBS di semua anak perusahaan mereka masih dikisaran Rp 940.

“Kurang ingat pastinya bang. Tidak sampai seribu itu, sekitar Rp 940. Itu harga kemarin bang. Kalau harga penetapan bulan ini baru minggu depan diinfokan. Biasanya harga sama,” tandas Teguh Ali.

Selasa lalu, rapat penetapan harga TBS sawit Sulbar, menemui jalan buntu.

Dihadiri wakil perusahaan sawit se Sulbar, diantaranya; PT Unggul WTL, PT Letawa, PT Pasangkayu, PT Surya Raya Lestari, PT Manakarra Unggul Lestari, PT Trinity Palmas Plantation, dan PT Awana Sawit Lestari.

Hadir pula perwakilan petani pekebun kelapa sawit, serta pimpinan dan sekretaris Komisi II DPRD Sulbar yang mulai konsen mengawal polemik harga TBS sawit.

Penetapan tertunda, lantaran pabrik kelapa sawit (PKS) di provinsi ini, tidak memberikan rekap kontrak penjualan CPO dan Karnel periode satu bulan sebelumnya.

Karena itu, tim yang dikoordinis Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, memutuskan menggunakan data harga penjualan kantor pemasaran bersama (KPB) sesuai rumusan koordinasi dan evaluasi penetapan harga TBS yang menekankan bahwa harga penjualan CPO dan PK dibuktikan dengan invoice sah.

Jika dokumen tersebut tidak ada, maka tim akan menggunakan harga dari KPB dan akan menginformasikan harga paling lambat 23 Juni 2020. (r3/rul)

Komentar

News Feed