oleh

Hadirkan Pelayanan Profesional, Kemenkumham Gelar Bimtek

MAMUJU – Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia (Kemenkumham) Sulbar menggelar bimbingan teknis layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) tentang penguatan, pembinaan dan pengawasan terhadap jabatan notaris di Hotel Berkah Mamuju, Kamis 17 Juni 2021.

Kegiatan ini dihadiri 45 orang dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN), Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN), Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Notaris.

Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU Kemenkumham Sulbar Asri mengatakan, tujuan kegiatan ini agar tercapainya pelaksanaan pengawasan yang profesional bagi majelis pengawas wilayah dan daerah. Selain itu, untuk memberikan pemahaman bagi notaris terkait penerapan prinsip menegenali pengguna jasa bagi notaris.

“Kegiatan ini kita laksanakan untuk menciptakan pengawasan yang bersifat prefentif dan kuratif dengan cara melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran jabatan notaris dan melakukan pembinaan terhadap notaris di Sulbar,” ujarnya.

Kepala Kemenkumham Sulbar Muhammad Anwar N mengatakan, untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris secara efektif, Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan.
Salah satunya dengan mengatur mekanisme pemeriksaan MPN dan MKN, yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

“Dengan diundangkannya kedua Peraturan Menteri tersebut, diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam penguatan kelembagaan dan sinergitas antara MPN dan MKN, dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,” ujaranya.

Kamis 10 Juni 2021 lalu, lanjut Anwar, telah dilantik anggota MPWN Periode 2021-2024 di Nusa Dua Bali. Diharapkan dengan pelantikan ini, maka Majelis Pengawas Notaris Wilayah sudah bisa melakukan pembenahan dalam pengawasan berdasarkan rezim Permenkumham yang baru ini. Juga menjalin sinergitas yang baik dengan lembaga MPD dan MKN untuk pengawasan dan pembinaan notaris secara berjenjang.

“Melalui pengawasan yang dilakukan secara berjenjang oleh Majelis Pengawas Notaris, kita berharap pelayanan publik yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kemenkumham menjadi lebih baik, lebih cepat dan berkepastian hukum khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas notaris sebagai pejabat publik yang dalam menjalankan tugasnya sangat berkaitan erat dengan layanan publik di bidang AHU. Untuk itu diharapkan agar Notaris dapat bekerja secara profesional, berintegritas, dan senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum,” ujarnya.

Beragamnya masalah yang menjadi temuan Majelis Pengawas dalam pemeriksaan notaris juga harus diinvetarisir dengan baik, untuk peningkatan kapasitas notaris. Perlu ada evaluasi terhadap hasil temuan tersebut yang kemudian didiskusikan bersama dengan notaris sehingga pada akhirnya layanan kepada masyarakat memiliki kepastian hukum.

“Kami ingatkan kepada notaris untuk tidak mengabaikkan hasil temuan dari Majelis Pengawas Notaris, jangan sampai kesalahan yang sama dilakukan secara berulang oleh Notaris,” tutupnya.

Adapun Narasumbernya adalah, Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Dr. Winarto Wiryomartani, Guru Besar Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Anwar Borahima, Kepala Kemenkumham Sulbar Muhammad Anwar N, Kadiv Administrasi Mutia Farida, Kadiv Yankum Alexander Palti, dan Notaris dan PPAT Makassar Dr. Ria Trisnomurti. (ian/ajs)

Komentar

News Feed