oleh

Gubernur Luncurkan Program Kota Tanpa Kumuh di Mamasa

MAMUJU – Tiga kelurahan di Kabupaten Mamasa menjadi titik pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). yakni Kelurahan Tawalian Kecamatan Tawalian, Kelurahan Sumarorong di Kecamatan Sumarorong dan Kelurahan Messawa di Kecamatan Messawa.

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menjelaskan, program tersebut menggunakan dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM). Ini sebagai upaya mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan. Ali berharap melalui program Kotaku, maka penanganan pemukiman kumuh tertangani di tiga kecamatan tersebut.

“Suatu kesyukuran mendapatkan bantuan program dari pemerintah pusat. Sisa bagaimana daerah harus menyiapkan sumber daya manusia menjemput program tersebut,” ujar Ali Baal, pada Peresmian Program Kotaku di Mamasa, Jumat 8 Januari 2021.

Ali Baal menarget, hingga 2022 mendatang menargetkan penanganan 6.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). “Itu bisa dikerjakan di enam kabupaten, seribu per kabupaten,” ungkapnya.

Ia mengharapkan, apa yang dikerjakan tahun 2020, berlanjut di 2021, khusus program infrastruktur agar dikerjakan dengan baik. “Jangan fiktif, jangan mark-up, kerjakan sesuai aturan perundag-undangan,” tegas Ali.

Diketahui, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda).

Wakil Bupati Mamasa Martinus Tiranda mengaku, Program Kotaku pertamakalinya dijalankan di Mamasa. Itu tidak lepas dari upaya dan perjuangan pemerintah daerah, kolaborasi antara Pemkab Mamasa dan Pemprov Sulbar mendapatkan perhatian pemerintah pusat. “Kegiatan ini karena hasil perjuangan oleh Gubernur dan bapak kepala balai,” ungkapnya.

Menurutnya, program Kotaku relevan dengan harapan masyarakat. khususnya meminimalisir kumuh. “Seingga kami mengharapkan kegiatan serupa dapat dilaksanakan selanjutnya di Mamasa,” tambahnya.

Martinus pun mengingatkan setiap program dari pusat tentunya disusul miniroting dan evaluasi dari penegak hukum, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Karena itu saya berharap kepada pihak yang terlibat agar menjalankan pekerjaan dengan rasa tanggung jawab,” tutup Martinus. (imr/ham)

Komentar

News Feed