oleh

Gema Toleransi Dari Bekas Markas DI/TII

Laporan: Jasman Rantedoda, Sulbar

SEKITAR tahun 1955, gerombolan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di bawah pimpinan Abdul Kahar Muzakkar mulai muncul di Tande, saban malam menyatroni perkampungan menenteng senjata laras panjang. Mereka tak segan-segan menyiksa penduduk bahkan membunuh jika tidak mau bergabung. Sejak saat itu penduduk diselimuti rasa takut, mereka meninggalkan rumah-rumah mereka sebelum gelap dan berkumpul di balai desa yang dijaga tentara.

Ada dua hal yang membuat gerombolan DI/TII rutin menyatroni perkampungan. Pertama, meluaskan pengaruh guna merekrut anggota baru dan kedua mencari bahan makanan. Karena itu sebelum meninggalkan rumah, penduduk harus menyediakan makanan. Ditaruh dalam bakul atau di tudung saji. Bukan bermaksud mendukung gerombolan, melainkan agar rumah mereka tak dirusak dan seluruh harta bendanya dijarah.

Demikian Kiai Tamrin menceritakan peristiwa yang menempati beragam lokus dalam ingatan masyarakat Tande, saat ditemui di kediamannya, dalam kawasan Pondok Pesantren Miftahul Jihad Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Sabtu 29 Februari 2020.

Udara sejuk perbukitan berketinggian 110 meter di atas permukaan laut itu, terasa lembut mengelus wajah. Kiai karismatik tersebut tentu tidak canggung bercerita sebab sebelumnya sudah berbicang panjang lewat sambungan telepon dan membuat janji mendahului pertemuan tersebut.

“Bagi penduduk Tande, Kahar Muzakkar dan DI/TII adalah sesuatu yang selalu membuat geragapan. Begitu lekat dalam ingatan mereka,” sebut lelaki berusia sekira 70 tahun, itu.

Betapa tidak, lanjutnya, Tande menjadi sarang gerombolan DI/TII dalam waktu yang cukup panjang. Kelompok radikal tersebut menduduki wilayah Tande selama lebih kurang sepuluh tahun. Walaupun DI/TII secara organisasi dinyatakan telah bubar pada 2 September 1962, namun Tande baru terbebas pada tahun 1965 dalam operasi tumpas di Sulawesi. Itupun tidak benar-benar hilang sebab tahun 1969 masih terjadi kontak senjata antara TNI di bawah pimpinan Kapten Inf. Wahab Asasi dari Kodam XIV Hasanuddin dengan sisa-sisa pasukan DI/TII.

Dalam pertempuran tersebut, Kapten Wahab Asasi yang sepekan sebelumnya telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), sebagai Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Mamuju, tertembak dan meninggal dunia. Ia tidak sempat mengemban tugas sebagai bupati di Mamuju.

Atas kenangan masa silam itulah Pondok Pesantren Miftahul Jihad Kelurahan Tande, yang dibangun di bekas markas gerombolan DI/TII mengusung suatu gerakan anti radikalisme dan intoleransi dengan misi memurnikan stigma yang menempel pada daerah tersebut.

Para santri dan santriwati pondok pesantren yang juga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) itu, mendapat jadwal keliling berceramah dan berkhutbah seputar wacana menangkal radikalisme dan intoleransi, mulai dari kelompok Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), sekolah-sekolah, masjid dan gereja hingga Rumah Tahanan Negara (Rutan), bahkan Markas Polres dan Kodim 1401 Majene.

“Kami bekerjasama dengan penegak hukum, dalam hal ini TNI dan Polri. Kami biasa mendatangkan Polisi dan Tentara ke pesantren untuk memberikan pembekalan dan bimbingan kepada santri-satriwati terkait upaya menangkal radikalisme, sebelum mereka keluar berceramah,” kata Kiai Tamrin, yang merupakan Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Jihad.

Pada kuliah tujuh menit selepas zuhur Sabtu itu, di masjid pondok, di depan satri-satriwati, Kiai Tamrin, mengulas bahwa sejarah mencatat kekuatan bumi Nusantara terletak pada menyatuhnya entitas masyarakat yang majemuk. Penyatuan yang tidak bermakna penyeragaman, tetapi membiarkan entitas yang beragam baik agama, suku, ras maupun adat istiadat tetap pada ciri khas masing-masing sebagaimana makna yang terkandung dalam Bhineka Tunggal Ika; berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan.

Pilar keberagaman yang menghormati perbedaan tersebut telah mengantarkan bangsa Indonesia pada kemerdekaan. Sebuah teladan yang seharusnya melecut semangat toleransi dan tenggang rasa.

Namun, tidak semua entitas masyarakat mampu melihat itu sebagai teladan baik. Sebagian di antaranya justru menganggap keberagaman sebagai pemicu lahirnya sikap permusuhan, radikalisme dan intoleransi. Mereka memanfaatkan perbedaan sebagai alat pemecah belah umat.

Parahnya, para perusuh Nusantara itu merongrong ideologi bangsa dengan mengambinghitamkan agama. Mereka tak segan-segan melakukan kekerasan fisik atas nama agama, mengusung khilafah sebagai komoditi politik.

Bagi Kiai Tamrin, Bhineka Tunggal Ika bukan sekedar jargon politik suatu nation, tetapi ia adalah pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang merupakan hasil renungan pendiri bangsa dan ijtihad para ulama Nusantara. Lahirnya konflik bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) baik yang bersifat manifest maupun latten, merupakan indikasi belum dihayatinya makna Bhineka Tunggal Ika secara baik.

“Perilaku kebhinekaan tidak perlu retorika dengan bahasa indah, karena seseorang bisa berkata-kata bijak, tetapi belum tentu bisa berperilaku bijak,” papar pengasuh LKSA itu.

Menurut Kiai Tamrin, Nabi Muhammad sendiri mengajarkan toleransi bahwa manusia hidup berdampingan sekalipun berbeda agama harus selalu dengan damai dan saling kasih sayang. “Nabi Muhammad sangat menghargai agama lain,” tegasnya.

Karena itu, program pondok bertajuk gerakan anti radikalisme dan intoleransi, bertujuan menjaga penduduk dari pengaruh dan paham-paham radikalisme dengan menampilkan Islam sebagai agama cintai damai, jauh dari kebencian dan permusuhan.

Dalam keyakinan Kiai Tamrin, sesungguhnya tidak satupun agama di muka bumi ini yang mengajarkan keburukan, apalagi membenarkan perang atas nama kekuasaan. Itu hanyalah ulah oknum-oknum pemeluk agama tertentu lantaran ditunggangi kepentingan politik.

Kini Pesantren Miftahul Jihad menginjak 20 tahun mengemakan toleransi. Saat ini juga menjadi klinik bagi anak-anak yang bermasalah hukum. Ada sekitar 130 santri dan santriwati pondok pesantren tersebut yang merupakan buah drop out (DO) dari sekolah lain. Dibina secara sukarela dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, tanpa meminta biaya pembinaan kepada orang tua mereka. “Alhamdulillah semuanya sudah berubah,” pungkas lelaki karismatik, itu. (**)

 

Komentar

News Feed