oleh

Gelombang Interpelasi Goyang Gubernur Sulbar

MAMUJU – Sebelum medio 2022, masa jabatan Ali Baal Masdar (ABM) dan Enny Anggraeni Anwar sebagai Gubernur dan Wagub Sulbar, akan berakhir.

Sayangnya, stabilitas pemerintahan tahun terakhir kepemimpinan ABM mulai digoyang DPRD. Itu lantaran ada kebijakan penganggaran yang dianggap tak mendapat respon. Akibatnya, gelombang interpelasi terhadap gubernur, mulai digelindingkan DPRD Sulbar.

Interplasi ini bergulir di DPRD Sulbar sehubungan dengan SK hibah bantuan sosial (bansos) yang tidak ditandatangani gubernur.

Inisiator interplasi yang juga Sekretaris Fraksi Nasdem DPRD Sulbar Muhammad Hatta Kainang mengatakan, berdasarkan pasal 107 Peraturan DPRD Sulbar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyatakan bahwa Hak Interpelasi diusulkan oleh paling sedikit sepuluh orang anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi kemudian diajukan kepada Pimpinan DPRD.

Diketahui hak interplasi ini telah disetujui oleh lima fraksi yakni Fraksi Partai Nasdem (enam anggota), Fraksi PDI Perjuangan (enam anggota), Fraksi Partai Golkar (delapan anggota), Fraksi Partai Demokrat (sembilan anggota) dan Fraksi Kebangkitan Nasional (PKB dan PAN) ada empat anggota.

Hatta Kainang mengaku terus bergerak mengkonsolidasikan upaya interplasi ke semua fraksi. “Sejumlah Fraksi juga sudah menyampaikan siap mendukung,” ucapnya. Selasa 27 Juli 2021.

Komentar

News Feed