oleh

Gelar Unjuk Rasa, Petani Desak Pemerintah Stabilkan Harga Gabah

POLEWALI – Puluhan petani yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Polewali Mandar turun ke jalan. Mereka melakukan unjuk rasa guna meminta harga gabah distabilkan, Rabu 10 Maret 2021.

Para petani ini menggelar aksi di dua titik, yakni di Kantor Bupati Polman dan Gedung DPRD Polman. Dalam tuntutannya, aliansi tersebut meminta agar transaksi jual beli gabah digunakan adalah timbangan baru yang tersegel resmi. Jarum timbangan dimulai dari angka nol saat mulai dilakukan penimbangan. Pemotongan timbangan maksimal dua kilogram. Harga gabah terendah kondisi apapun Rp 4.600 per kg.

Apabila ditemukan gabah petani yang dianggap kurang baik mutunya dalam transaksi jual beli, pemotongan tetap dua kilogram, lalu harga disesuaikan dengan mutu dan kualitasnya yang disepakati antara pembeli gabah pedagang dengan tetap mengacu pada harga terendah Rp 4.600.

Kemudian mereka juga meminta ketentuan tentang mutu gabah standar kualitas berdasarkan kondisi fisik gabah. Sementara penyalahgunaan timbangan diminta agar diproses.

Pengurus kelompok tani juga meminta difasilitasi penjual gabah hasil produksi anggota kelompok masing-masing, termasuk alat timbangan yang sudah ditera. Apabila gabah petani tidak dibeli pedagang, maka pemerintah wajib mengambil gabah petani dengan harga yang ditetapkan yakni potongan dua kilogram. Pedagang dari luar daerah mesti mengikuti aturan yang ada di Polman. Penimbangan jangan dilakukan malam hari. Jika terpaksa, harus didampingi aparat desa.

Salah satu massa aksi menyampaikan, harga Rp 4.300 dengan potongan 2 kilogram dinilai justru semakin merugikan petani. “Kalau harga demikian itu kami petani sangat dirugikan. Apalagi sebagai petani kami banyak mengeluarkan biaya mulai dari pupuk yang naik, pengolahan dan biaya tanam yang juga naik,” terang Syamsul yang mengaku petani dari Kecamatan Wonomulyo.

Menurutnya, potongan 2 kilogram sudah tepat hanya saja harga jangan memakai harga terendah yakni Rp 4.200, tapi yang harga cocok menurutnya yakni harga mendekati Rp 5.000.

Di kantor bupati, massa diterima oleh Asisten II Pemkab Polman Sukirman Saleh. Dalam kesempatan tersebut, Sukirman menjelaskan bahwa pada saat rembuk harga gabah di Desa Botto yang dilaksanakan oleh Perpadi dan KTNA, posisi pemerintah hanya penengah dan saat itu ia hanya bertindak sebagai moderator saja. Adapun kesepakatan yang dilahirkan adalah kesepakatan Perpadi dengan KTNA.

Sementara di DPRD Polman, massa diterima oleh Ketua DPRD Polman Jupri Mahmud didampingi Ketua Komisi II Rahmadi, Rusnaedi, Ibrahim, H. Suardi, dan Wakil Ketua DPRD Polman Hamzah Syamsuddin.

Ketua DPRD Polman Jupri Mahmud menyampaikan, potongan 2 kilogram sudah tidak ada lagi masalah. Namun, terkait harga ini belum memberikan kepuasan bagi petani. Menanggapi permintaan harga Rp 4.600 per kilogram, dikatakan Mahmud, hal tersebut akan menjadi masukan dengan potongan 2 klogram.

“Mereka menyampaikan poin hasil rembuk antara KTNA dengan Perpadi yang disampaikan oleh orang tua kita para petani yang didampingi oleh adik-adik mahasiswa, untuk potongan 2 kilogram itu sudah disetujui dan yang diminta adalah kenaikan harga,” terang Jupri.

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Jupri menyampaikan jika DPRD akan melakukan RDP dan memanggil pihak terkait mulai dari Perpadi, Bulog, Disperindag, Distanpan, TNI untuk mengontrol timbangan di lapangan serta pihak lainnya. (arf/ham)

Komentar

News Feed