oleh

Gaji Honorer Masih Tersendat

MAMUJU – Sejumlah tenaga kontrak lingkup Pemkab Mamuju, berang. Gaji mereka selama tiga bulan belum dibayarkan.

Salah satu di antaranya, Awal, ia mengaku terakhir menerima gaji Juli, lalu.

“Terakhir saya terima Juli. Sampai sekarang belum ada kejelasan kapan honor kami dibayarkan lagi,” kata Awal, Rabu 21 Oktober.

Awal berharap, Pemkab Mamuju bisa segera membayarkan gaji tenaga kontrak. Mengingat itulah harapannya saat diangkat menjadi tenaga kontrak.

Hal sama diungkapkan honorer Pemkab Mamuju lainnya, Ade, menurutnya, baru kali ini Pemkab Mamuju terlambat membayar gaji tenaga kontrak. “Biasanya tepat waktu,” sebut Ade.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mamuju, Budianto Muin mengatakan, kebutuhan anggaran bagi honorer sebesar Rp 3,2 miliar per bulan. Jika diakumulasi setahun, sebesar Rp 38,4 miliar.

“Sementara kami melakukan perhitungan ketersediaan dananya. Harapannya dalam waktu dekat dapat dilakukan pembayaran,” papar Budianto.

Menurut Budianto, gaji bagi 6.516 orang tenaga kontrak sudah dicantumkan dalam APBD pokok. Sumbernya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hanya saja, realisasi PAD saat ini belum tersedia akibat pandemi yang berkepanjangan.

“Bukan cuma PAD, semua target pendapatan terkoreksi karena korona,” jelas Budianto.

Budianto mengaku, saat ini pihaknya tengah mengumpulkan data tenaga kontrak setiap OPD yang gajinya belum terbayarkan.

“Masalah jumlah masih sementara direkap dan waktu pembayarannya sementara berproses,” akunya.

Penjabat sementara (Pjs) Bupati Mamuju, Abdul Wahab Hasan Sulur, tak mau berkomentar banyak. Menurutnya, persoalan tersebut sudah ditangani Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Mamuju.

“Saya tidak akan komentar banyak soal itu karena terkait ruang fiskal Pemkab Mamuju,” terang Wahab.

Namun, Wahab menangkal tudingan yang menyebutkan jika anggaran gaji tenaga kontrak tidak ada.

“Itu tidak benar. Terkendala kondisi teknis, apalagi perubahan APBD baru saja selesai,” tegas Wahab.

Anggota DPRD Mamuju, Ramliati S Malio mengatakan, gaji tenaga kontrak enam bulan pertama bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan enam bulan kedua bersumber dari PAD Mamuju.

“Waktu pembahasan sekitar Agustus 2020, PAD baru dikisaran Rp 27 miliar dari target Rp 115 miliar,” urai Ramliati.

Ramliati berharap, PAD Mamuju bisa mendekati target di akhir tahun sehingga bisa mengakomodir gaji tenaga kontrak. (m2/jsm)

Komentar

News Feed