oleh

FGD Pelayanan Kontrasepsi Pada Krisis Kesehatan Akibat Bencana 

MAMUJU — Sebagai upaya memantapkan pedoman pelayanan kontrasepsi di masa bencana, BKKBN Pusat melalui Direktorat Bina Pelayanan KB wilayah khusus, mengadakan Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Pedoman Pelayanan Kontrasepsi Pada Krisis Kesehatan Akibat Bencana. 

Hadir sejumlah 20 orang peserta, terdiri dari Dinas Kesehatan, IBI, IPeKB dan OPD KB Kabupaten Mamuju dan Majene. Acara berlangsung di Kantor Perwakilan BKKBN Sulbar, Mamuju, Kamis 4 Maret 2021.

FGD Pelayanan Kontrasepsi Pada Krisis Kesehatan Akibat Bencana 

Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus BKKBN, Dra. Maria Evi Ratnawati menyatakan bahwa bencana alam yang terjadi dapat menyebabkan tingginya angka putus pakai kontrasepsi.

“Keterbatasan sarana dan prasarana KB pasca gempa dapat menyebabkan para pengungsi lupa memperhatikan Kesehatan Reproduksi dan KB-nya, sehingga kemungkinan drop out sebagai peserta KB pun terjadi,” katanya.

Lebih lanjut Evi menambahkan, salah satu strategi yang diperlukan adalah adanya pedoman pelayanan kontrasepsi yang dapat dimanfaatkan oleh semua mitra kerja.

“Oleh karena itu, sebagai salah satu strategi penurunan angka drop out dimaksud, diperlukan Pedoman Pelayanan Kontrasepsi pada Krisis Kesehatan akibat bencana. Dan melalui FGD dengan lintas sektor ini diharapkan mendapatkan masukan bagi kesempurnaam pedoman tersebut,” sambungnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Nuryamin, menambahkan bahwa diperlukan adanya keterpaduan kerja dalam mewujudkan keberlangsungan pelayanan kontrasepsi di masa bencana.

“Kegiatan ini diharapkan tidak hanya membahas mengenai keberlangsungan KB pasca gempa, tetapi juga diharapkan kita dapat membentuk tim pokja yang bisa bersinergi untuk mencapai hasil yang maksimal,” ujarnya. (ian)

Komentar

News Feed