oleh

Dugaan Koruspsi DAK Pendidikan, Peluang Seret Tersangka Baru

MAMUJU – Satu tersangka telah ditahan atas dugaan korupasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun anggaran 2020, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar.

Tersangka tersebut adalah Staf Bidang Pendidikan Sekolah Menegah Atas (PSMA) Disdikbud Sulbar, Busra Edi. Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar tak menampik kemungkinan adanya tersangka baru, selain dua orang tersangka lainnya yang belum ditahan.

“Dalam perkara ini, bukan tidak mungkin jumlah tersangka bertambah mengingat proses penyidikan masih terus berlanjut,” ujar Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulbar, Feri Mupahir, saat dikonfirmasi, Sabut 13 Maret 2021.

Dua orang tersang lain yang belum ditahan itu adalah, Kepala Bidang Pendidikan SMA (PSMA) Disdikbud Sulbar, Burhanuddin Bohari dan tim fasilitator DAK Bidang PSMA Disdikbud Sulbar, Aking Djide.

Kini yang masih didalami adalah indikasi adanya keterlibatan oknum tertentu yang ikut terlibat dalam penyelewengan DAK pendidikan pada 82 SMA dan SMK di Sulbar tahun anggaran 2020. “Untuk tersangka lainnya masih menunggu berkas perkaranya rampung. Ditunggu saja minggu depan, tambah Feri.

Sekedar diketahui bahwa kasus tersebut melibatkan 82 SMA dan SMK se Sulbar. Diduga kepala sekolah dimintai fee tiga persen dari jumlah DAK pendidikan yang diterima masing-masing sekolah dalam kurun waktu Januari hingga Juli 2020.

Perbuatan ketiga tersangka bertentangan Perpres 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2020, Permenkeu 130 tahun 2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik dan Permendikbud 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan.

“Apakah ada sekolah yang menolak dimintai fee, itu sudah masuk pada materi perkara penyidikan. Nanti saja di pengadilan akan terbuka semuanya,” beber Feri.

Kepala Seksi (Kasi) Pemkum Kejati sulbar, Amiruddin menyebutkan, penahanan Busra Edi berdasarkan surat perintah penahanan Kajati Sulbar, Johny Manurung Nomor PRINT-156/P.6/Fd.2/03/2021, tanggal 10 Maret 2021. “Penahanan dilakukan selama 20 hari di ruang tahanan Polres Polman,” sebutnya.

Tersangka, lanjut Amiruddin, diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) subs Pasal 3 atau Pasal 12 huruf e atau Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dari perkara tersebut, Kejati Sulbar sudah menyita Rp 783 juta. Penyitaan dilakukan karena merupakan bagian dari kerugian negara.

Kepala Disdikbud Sulbar, Prof Gufran Darma Dirawan, menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejati Sulbar. Menurutnya, masalah tersebut terjadi sebelum dia menjabat di Disdikbud Sulbar.

“Kita berharap program ke depan lebih terencana dengan baik, karena sebenarnya ini terjadi karena perencana yang salah, jadi sangat tidak benar itu karena semua fasilitator sudah digaji,” pungkasnya. (ade/jsm)

Komentar

News Feed