oleh

Dugaan Korupsi Pasar Lakahang, Naik ke Tingkat Penyidikan

MAMASA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamasa menaikkan status penyelidikan dugaan korupsi pembangunan Pasar Lakahang ke tahap penyidikan. Proyek pembangunan Pasar Lakahang menelan anggaran Rp5,4 miliar bersumber dari APBN tahun 2019, mangkrak.

Pembangunan proyek tersebut dimulai akhir 2019 lalu mengalami pemutusan kontrak. Karena pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
Kejari Mamasa sejak April 2021 melakukan penyelidikan dugaan korupsi tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Mamasa, Andi Dharman mengatakan kasus Pasar Lakahang telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Bahkan kami sudah periksa, 11 orang saksi mulai tahap penyelidikan hingga saat ini,” terang Andi Dhraman, Rabu 4 Agustus.

Lanjutnya Andi Dharman untuk menaikkan kasus dari tahap penyelidikan ketahap penyidikan tentunya tidak mudah.

“Karena harus mengumpulkan dokumen dan pihak terkait, sehingga pasar tersebut tidak selesai proses pekerjaannya,” ujaranya.

Ia mengaku proses peningkatan dari tahap penyelidikan ke penyidikan membutuhkan waktu selama dua bulan, sejak 22 Juni masuk dalam tahap penyidikan.

“Untuk ahli dari Dinas PU kami sudah dapatkan hasilnya. Namun bicara bobot pekerjaan bukan kerugian negara,” aku Kasi Intel Kejari Mamasa ini.

Andi Dharman mengaku saat ini pihaknya masih menunggu perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulbar.

“Jadi proses perhitungan kerugian negara masih berproses di BPKP,” sebutnya.

Meskipun demikian, Andi Dharman menyebutkan jika dugaan sementara kerugian negara sekira Rp700 juta.

“Namun apakah itu bertambah atau berkurang, itu nanti tergantung hasil perhitungan ahli dari BPKP yang memiliki kewenangan,” sebut Andi Dharman.

Adapun 11 orang saksi yang telah diperiksa sekaitan dengan kasus ini.

“Baik dari pihak Dinas Koperindag Mamasa, tim PHO, termasuk kepala dinas yang menjabat saat itu dan kepala dinas baru. Serta pelaksana proyek, yang membeli bahan, bahkan penyedia barang kami periksa semua. Kami juga telah periksa dua orang dari pelaksana proyek CV. Persada Makmur,” akunya.

Andi Dharman menjelaskan, jika berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan dianggap tidak layak.

“Tidak layaklah, karena sebagian sudah rusak, dan ada yang belum diselesaikan,” jelasnya.

Ia menambahkan pelaksanaan proyek pembangunan tidak diadendum. “Karena PPK tidak yakni pekerjaan akan selesai, sehingga itu tidak diadendum,” tambahnya. (zul/mkb)

Komentar

News Feed