oleh

DPRD Sulbar Tegaskan Tolak UU Ciptaker, Desak Presiden Terbitkan Perppu

MAMUJU – Dewan Sulbar menegaskan penolakan terhadap Omnibus Law. Turut mendesak Presiden menerbitkan Peraturan Pengganti UU Cipta Kerja.

Puluhan organsiasi mahasiswa dan kepemudaan dalam Aliansi Sulbar Bergerak kembali melakukan aksi demontrasi dalam rangka penolakan UU Cipta Kerja (Ciptaker), di Gedung DPRD Sulbar, Senin 12 Oktober.

Itu aksi kedua yang dilakukan mahasiswa terkait penolakan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Ciptaker yang dinilai sangat merugikan rakyat kecil.

Saat aksi pertama, perwakilan DPRD Sulbar sudah menyatakan sikap secara kelembagaan mendukung penolakan UU Cipta Kerja dan sepakat menempuh solusi judisical reveiw.

Namun, nampaknya masyarakat Sulbar belum puas sehingga melalui aksi kemarin melibatkan massa yang lebih banyak, melakukan aksi hingga menduduki ruang sidang paripurna DPRD Sulbar.

Di Ruang sidang itu, massa meminta DPRD Sulbar menandatangani petisi serta bakal mengawal kesepakatan penolakan itu hingga ke pusat.

Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi pun langsung menyatakan dukungan, lalu membubuhkan tandatangan petisi penolakan Omnibus Law di hadapan massa aksi.

“DPRD Sulbar bersama seluruh masyarakat Sulawesi barat menyatakan sikap menolak Omnibus Law. Dan meminta dicabut UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Dan meminta kepada Presiden untuk segera mengeluarkan Perppu sebagai pengganti Undang-Undang Omnibus Law,” tegas Suraidah membacakan isi petisi di hadapan massa aksi, Senin 12 Oktober.

Suraidah pun tidak memungkiri disahkannya UU Omnibus Law oleh DPR RI tanggal 5 Oktober 2020, telah menimbulkan unjuk rasa seluruh Indonesia untuk menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Termasuk di Sulbar sehingga pihaknya sepakat agar mengawal aspirasi massa aksi.

“Tegas kami menolak penetapan Undang-Undang Omnibus Law, dan meminta kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang,” ucap Suraidah, dari Fraksi Partai Demokrat.

Jendral Lapangan Aliansi Sulbar Bergerak, Hassanal mengharapkan apa yang menjadi kesepakatan yang tertuang dalam petisi itu menjadi pegangan bersama.

“Petisi ini saja tidak cukup, jadi kami harapkan ini kemudian ditindaklanjuti dan memastikan DPRD Sulbar menjamin agar hal yang disepakati itu ditindaklanjuti hingga ke pusat,” sebutnya.

Dari Majene, solidaritas perjuangan rakyat majene kembali menggelar demo di Tugu Perjuangan Pusat Pertokoan Majene, Senin 12 Oktober.

Mereka menyuarakan aspirasi sambil membentangkan keranda di tengah jalan Trans Sulawesi, sebagai simbol bahwa rakyat akan mati dengan disahkannya UU Ciptaker tersebut.
Ada beberapa tuntutan yang disuarakan dalam aksi ini. Yaitu; Cabut UU Ciptaker, Tolak Pembangunan WFC, Tolak Tambang Pasir Laut Kondingareng, Hentikan Represif Aparat, Laksanakan Repormasi Agraria Sejati, dan Mosi Tidak Percaya.
Mubarak, salah satu orator dalam aksi ini menyebutkan bahwa gelombang protes yang dilakukan hampir seluruh elemen masyarakat Indoensia terhadap pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Namun, suara mereka terkesan diabaikan begitu saja.

“Beberapa hari yang lalu dalam pidato singkatnya, justru mereka menuding bahwa mereka yang menolak UU Ciptaker merupakan korban hoax, padahal seperti yang kita ketahui bersama penolakan UU ini terjadi sejak awal Jokowi menyerahkan UU ini ke DPR RI,” jelas Mubarak, menyinggung pemerintahan dibawah nahkoda, Presiden Joko Widodo.

Miris kata dia, sebab dalam pidatonya, Presiden sama sekali tidak menyinggung soal banyak korban oleh tindakan represif terhadap massa aksi.

“Jika kita cermati lebih dalam lagi, sebenarnya Jokowi-lah yang telah menyebar informasi palsu pada rakyat. Olehhnya itu kita turun ke jalan agar bisa tuntutan kami didengar pemerintah,” tandasnya. (imr-r2/rul)

Komentar

News Feed