oleh

DPRD Polman Usulkan 1.080 Pokir

POLEWALI – DPRD Polewali Mandar (Polman) mengelar rapat paripurna penyerahan pokok-pokok pikiran (pokoir) dewan untuk dimasukkan dalam perencanaan pembangunan tahun 2022, Rabu 17 Maret 2021.

Dalam pokir yang diserahkan kepada eksekutif ini memuat 1.080 item usulan dari 45 anggota dewan. Usulan tersebut ditujukan kepada 18 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Polman.

DPRD Polman Usulkan 1.080 Pokir

Wakil Ketua DPRD Polman Amiruddin yang memimpin paripurna penyerahan pokok pokok pikiran dewan ini menyebutkan pokir dewan adalah harapan dan kebutuhan masyarakat Polman.

Amiruddin menyampaikan, pokir dewan ini bersumber dari aspirasi warga yang sangat mendesak ditindaklanjuti. “Di sisi lain pokir menjadi kinerja anggota dewan yang harus dipertanggungjawabkan oleh seluruh anggota DPRD kepada masyarakat Polman,” terang legislator PKB ini.

Semoga visi Polman maju rakyat sejahtera dapat terwujud. Ia berharap pokir dewan ini dapat diakomudir sehingga aspirasi warga yang diserap dewan dalam melakukan reses terealisasi.

Sementara itu, menyikapi adanya pokir anggota DPRD Polman yang tidak sesuai dengan menu yang ada di OPD yang ditujukan. Kepala Balitbangren Polman Darwin Badaruddin menyampaikan, saat ini masih dalam tahap proses kemudian di sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) masih proses penginputan ada kamus usulan.

“Di SIPD ini ada dua kamus usulan, usulan yang diinput di SIPD akan terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran dan saat ini masih dalam tahap perencanaan,” jelas Darwin Badaruddin.

Lanjutnya, setelah selesai di perencanaan akan didorong ke bupati dan keuangan untuk dilakukan proses penganggaran di KUA PPAS.

Terlait dengan usulan usulan yang tidak ada dalam kamus SIPD, Darwin mengatakan, sepanjang usulan pokir ini sejalan dengan program pembangunan, RPJMD masih sangat memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian terhadap kamus usulan itu.

Darwin juga mengatakan, pokir usulan dewan tidak semuanya dapat direalisasikan begitu saja. Karena harus melalui proses validasi dimana akan dilihat apakah sejalan dengan prioritas pembangunan. “Kemudian kita lihat kewenangannya apakah kabupaten atau bukan. Sementara untuk usulan yang diluar kewenangan kabupaten akan diteruskan ke pusat jika usulan itu menjadi kewenangan pusat. Begitupun dengan kewenangan provinsi,” beber Darwin Badaruddin.

Kemudian pada saringan ketiga akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Persoalan kemampuan anggaran dan perencanaan. Karena kata Darwin visi misi yang menjadi janji politik Bupati Polman juga harus dipenuhi. Kemudian pada sisi lain harus tetap mempertimbangkan hasil musrembang. (arf/ham)

Komentar

News Feed