oleh

DPRD Diharap Jadi Mitra Harmonis Bagi Pemda

MAMUJU–Sebanyak 30 orang Anggota DPRD Mamuju periode 2019-2024 mengikuti orientasi atau pembekalan, Selasa 17 September, di Mamuju. Tujuan orientasi ini untuk mengenalkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Anggota DPRD Mamuju sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Dan terpenting adalah meningkatkan semangat pengabdian kepada bangsa dan NKRI serta meningkatkan pemahaman tentang ideologi negara, konstitusi, semangat patriotisme dan wawasan kebangsaan. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, agar Tupoksi Anggota DPRD Mamuju terpilih berjalan dengan baik, perlu kesamaan orientasi dan persepsi dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya.

DPRD terpilih diharap dapat menjembatani pemerintah daerah dengan masyarakat dan mengusahakan kesepakatan maupun dukungan terhadap sistem politik secara keseluruhan maupun terhadap kebijakan spesifik tertentu. ”Kita mengharapkan agar DPRD bisa menjadi mitra yang harmonis dengan pemerintah daerah dengan memberikan dukungan yang kita perlukan dalam optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD mempunyai peran dan kedudukan yang sangat strategis. Kewenangan ini memberikan harapan besar bagi masyarakat. Olehnya, kualityas, kapasitas dan kompetensi anggota DPRD menjadi sangat relevan untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terprogram, konsisten dan berkelanjutan.

“Orientasi ini merupakan sebuah langkah awal bagi anggota DPRD untuk menentukan langkahnya sebagai pengemban amanah rakyat dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Disini kita memulai untuk memantapkan komitmen untuk membangun integritas yang baik,” ujarnya.

Ali Baal berharap, anggota DPRD mampu mengoptimalkan perannya sebagai mitra kerja pemda dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Olehnya, segala hal terkait dengan pembentukan alat kelengkapan DPRD harus segera di selesaikan.

“Kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD perlu terus dijaga. Karena banyak urusan pemerintah yang perlu diselesaikan disamping tugas pokok di bidang pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan. Tugas ini hanya bisa diselesaikan jika kita bersama-sama, dengan tetap menaati prosedur yang ada,” ujarnya.

Kepala BPSDM Sulbar DR. Yakub F. Solon mengatakan, adapun materi yang diberikan kepada anggota DPRD adalah, pancasila, UUD 1945, bhineka tunggal ika dan wawasan kebangsaan NKRI. Selain itu, internalisasi integritas, sistem pemerintahan Indonesia, pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah, fungsi, tugas dan wewenang serta hak kewajiban DPRD. Terakhir, muatan lokal tentang isu strategis daerah dan sinkronisasi program prioritas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Narasumber yang akan memberikan materi dalam orientasi ini merupakan narasumber yang kompeten dan memiliki sertifikat TOT dari widyaiswara BPSDM Kemendagri, Widyaiswara BPSDM Sulbar dan Sulsel serta praktisi,” ujarnya. (ian)

Komentar

News Feed