oleh

DPR: Ada Empat PR Bagi Calon Kapolri Baru

JAKARTA – Calon Kapolri Komnjen Pol Listyo Sigit Prabowo telah menyelesaikan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi III DPR. Sebanyak sembilan fraksi di DPR juga menyetui Sigit menggantikan Jenderal Pol Idham Azis.

Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi, mengatakan ada empat pekerjaan rumah (PR) yang menunggu Sigit saat menjadi Kapolri baru. Pertama, melanjutkan reformasi di kepolisian. Hal ini perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan performa institusi Polri dalam menjalankan tugasnya.

Secara khusus reformasi ini perlu menguatkan independensi Polri. Ini untuk menjawab persoalan yang disampaikan salah satu penyidik KPK Novel Baswedan yang menyatakan bahwa banyak faksi di Polri yang sarat kepentingan dan saling menyandera.

“Sehingga Pimpinan Polri tidak berani mereformasi Polri menjadi institusi yang dipercaya,” ujar Aboe kepada wartawan, Kamis (21/1).

Artinya, ada dua hal yang saling terkait, yaitu independensi dan soliditas. Sepanjang institusi bekerja tegak lurus menjalankan tugas secara independent, maka soliditas korps akan bisa terjaga dengan baik.

“Sebaliknya jika ada yang tengak-tengok, maka masing-masing personel akan bekerja untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga tidak ada lagi soliditas di korps Polri,” katanya.

Kedua adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri. Kepercayaan publik terhadap Polri menjadi salah satu isu penting yang sepertinya perlu mendapat atensi Kapolri terpilih. Mengingat tahun 2020 banyak sekali kejadian yang membuat publik mengeluhkan kinerja Polri.

“Misalkan saja, bagaimana mungkin dokumen surat bebas Covid-19 untuk Djoko Tjandra yang seorang DPO ternyata diterbitkan oleh Pusdokkes Polri. Ada lagi surat jalan yang dikeluarkan oleh Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri untuk Djoko Soegiarto Tjandra,” ungkapnya.

Tentunya kejadian-kejadian yang demikian membuat publik merasa pesimis dengan semangat reformasi polri maupun profesionalisme Polri. Dampaknya pasti akan menurunkan public trust, karenanya hal ini perlu diperbaiki oleh Komjen Sigit.

Ketiga adalah membuktikan bahwa Polri memiliki hubungan hangat dengan seluruh komponen bangsa. Karena akhir-akhir ini sebagian pihak menilai bahwa saat ini Polri kurang dekat dengan ummat, bahkan sebagian lagi menilai Polri kerap tajam terhadap ummat.

Keempat, Kapolri terpilih perlu menjamin bahwa tugas Polri dilaksanakan secara profesional dengan menggunakan pendekatan yang humanis. Sebagai catatan bahwa tahun 2020 Kontras menyatakan Polri diduga terlibat dalam 921 kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang Juli 2019 sampai Juni 2020. Dari peristiwa itu, 1.627 orang luka-luka dan 304 orang tewas. Kejadian lain yang menjadi perhatian publik adanya extra judicial killing di KM 54 pada bulan Desember 2020.

“Situasi ini membuat kita sebagai anggota Komisi III yang menjadi mitra Polri selama ini banyak sekali dimintai penjelasan oleh masyakat soal isu-isu demikian, misalkan kenapa penanganan demo kok represif? Kenapa pelanggaran prokes sampai dibuntuti ? kenapa pelanggaran prokes sampai membuat 6 nyawa melayang,” ungkapnya.

Aboe mengaku dirinya sendiripun selama ini mengalami kesulitan untuk memberikan berbagai penjelasan kepada masyarakat. Mengenai kasus yang menimbulkan kontroversi.

“Oleh karenanya untuk selanjutnya, pendekatan yang profesional dan humanis oleh Polri perlu lebih dikedepankan. Sehingga Polri melindungi dan mengayomi akan semakin dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (jpg)

Komentar

News Feed