oleh

DPMD Gelar Rakornis Penyelesaian Masalah Program Marasa

MAMUJU — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulbar menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi (Rakornis) program Mandiri, Cerdas dan Sehat (Marasa) di Hotel Widya Mamuju Tengah, Senin 18 November 2019.

Rakornis ini dihadiri 85 orang peserta, dari berbagai unsur, yakni, Pemprov Sulbar, Kepala Badan PMD dan Kepala Bappeda dari Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, Camat dan Desa Lokus Penerima Program Marasa, serta Tenaga Ahli P3MD Tingkat Kabupaten.

Kepala DPMD Sulbar Muhammad Jaun mengatakan, kegiatan ini untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim Sekretariat Bersama Provinsi Sulbar. Jadi setelah menemukan permasalahannya, kemudian akan merumuskan penyelesaiaan permasalahan yang ditemukan dan melakukan supervisi langsung kepada pelaku.

“Kegiatan ini adalah untuk mendiskusikan hasil temuan yang ada dilapangan dan mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada untuk memperlancar program kerja. permasalahan yang kita temukan tidak ada yang signifikan, hanya merupakan persoalan administratif,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Jaun, kegiatan ini juga untuk membangun komitmen bersama antara Pemprov Sulbar dan Kabupaten tehadap program Marasa yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung Pemerintahan Desa di wilayahnya masing-masing.

“Saya berharap, pemerintah desa yang dapat anggaran dari program Marasa memelihara dan melestarikan pembangunan fisik atau kegiatan lain yang sudah dibangun. Bukan sekadar di adakan kemudian ditelantarkan,” ujarnya.

Untuk 2020, sebanyak 195 desa lokus dari 353 desa tertinggal dan sangat tertinggal di Sulbar yang akan diintervensi melalui program Marasa. Anggarannya sebesar 200 juta perdesa sesuai dengan kemampuan finansial daerah.

“Kemampuan finansial daerah kita hanya 195 desa yang bisa dilakukan intervensi. Insyaa Allah 2021 tuntas. Semua desa tertinggal dan sangat tertinggal kita lakukan intervensi,” ujarnya.

Idealnya, setelah melakukan intervensi maka Indeks Desa Membangun (IDM) akan naik. Namun, jika ternyata program Marasa terbukti tidak menaikkan IDM maka akan dihentikan. Untuk apa dilanjutkan jika tidak memiliki manfaat bagi masyarakat.

“Saya sendiri yang akan mengusulkan ke Gubernur untuk menghentikan jika program ini tidak bermanfaat. Jika programnya jelek katakan jelek. Tidak ada yang perlu direkayasa. Namun saya berharap program ini bisa berhasil karena memiliki tujuan yang sangat baik dan mulia,” ujarnya. (ian/rs)

Komentar

News Feed