oleh

Disperkimta Petakan Wilayah Kumuh Di Mamuju

MAMUJU – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (Disperkimta) Mamuju, menetapkan tujuh titik wilayah kumuh di dalam kota Mamuju.

Titik wilayah kumuh tersebut diantaranya berada di area Lingkungan Danga Kelurahan Mamunyu, area Lingkungan Kasiwa, area Kanal Rimuku, area Karema Selatan, Kawasan Terminal Simbuang dan sekitar BTN Maspul, Kelurahan Simboro.

Penetapan wilayah kumuh tersebut dalam rangka Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR).

Program Kotaku merupakan salah satu upaya strategis untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Kepala Bidang Permukiman Disperkimta Mamuju, Fadly Akhmadi mengatakan, kebanyakan kawasan kumuh di Mamuju berada di bantaran sungai atau di pemukiman padat penduduk.

“Respon bupati (Sutinah, red) juga bagus sangat mendukung program ini. Namanya kita usul, tergantung pemerintah pusat. Kita berharap masuk, karena hampir semua ibukota provinsi sudah dapat, kecuali Mamuju,” kata kepada Radar Sulbar, Minggu 19 September.

Ada tujuh indikator dalam penilaian wilayah kumuh sesuai Permen PUPR Nomor 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Yakni kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pengamanan atau proteksi kebakaran.

“Hak kepemilikan tanah juga harus legal. Kalau ilegal atau bersengketa, kita tidak bisa intervensi. Ada beberapa wilayah kumuh di Mamuju, misalnya di sekitar SPBU Simboro, itu kumuh. Tapi lokasinya bersengketa jadi tidak bisa diintervensi,” paparnya.

Tujuan program tersebut adalah, kata Fadly, meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

“Jika diterima usulan itu, kegiatan yang bakal dilakukan adalah pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan, penguatan kapasitas masyarakat serta pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan (livelihood, red) masyarakat,” tandasnya. (ajs)

Komentar

News Feed