oleh

Disnakerda Provinsi dan Kabupaten Rapat Koordinasi Terkait Pelatihan Kewirausahaan

-Mamuju-1.101 views

MAMUJU – Dinas Tenaga Kerja Daerah (Disnakerda) Sulbar sebagai tim gugus tugas dalam penanggulangan Covid-19 belum lama ini menyelenggarakan kegiatan pelatihan kewirausahaan tahap pertama bagi pekerja terkena PHK dan dirumahkan di lima kabupaten se-Sulbar.

Untuk mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, Disnakerda Sulbar di pimpin Kepala Disnakerda sulbar Maddareski Salatin bersama para Kepala Disnkerda Kabupaten se-Sulbar melaksanakan Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Kantor Disnakerda Sulbar Kamis, 2 juli 2020.

Kegiatan Rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah kegiatan diantaranya evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan kewirausahaan yang telah  dilaksanakan di lima kabupaten dan rencana pelaksanaan pelatihan kewirausahaan untuk tahap selanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Maddareski Salatin mengajak para kepala Disnakerda Kabupaten untuk terus bersinergi dalam menyikapi persoalan Ketenagakerjaan di Sulbar terutama perusahaan yang mengalami permasalahan ditengah pandemik.

“Menyikapi perkembangan ketenagakerjaan akhir-akhir ini, nampaknya harus selalu mendapat perhatian dari pemerintah. Baik pemerintah pusat  maupun pemerintah daerah. Sehingga dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 terhadap para pekerja yang menjadi satu permasalahan mendasar dimasyarakat dapat teratasi,” ujarnya.

Langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi Subar yakni Disnakerda Sulbar dalam melaksanakan pelatihan kewirausahaan di enam kabupaten se-Sulbar patut diacungi jempol. Pasalnya pelatihan kewirausahaan melibatkan 3.090 orang pekerja di enam kabupaten se-Sulbar yang terkena langsung dampak Covid-19.

“Saya berharap agar Dinas tenaga kerja daerah prov. Sulbar bersama dinas tenaga kerja Kabupaten dapat membangun komunikasi dan kerja sama untuk penanganan tenaga kerja yang terdampak pandemik karena tidak tertutup kemungkinan dari 3.090 orang yang terdampak pandemik covid-19 bisa bertambah  apa bila penanganannya tidak dilakukan secara komprehensif antara pemangku kebijakan didaerah,” ujarnya. (rls/ian)

Komentar

News Feed